Ketua PUSAKO FH UIR, Dr. Muhammad Nurul Huda/foto : ist

Onlinesumu-RIAU : Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Agar masyarakat dapat segera tahu dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut” tegas Ketua PUSAKO FH UIR, Dr. Muhammad Nurul Huda, Rabu (12/12/2018).

Menurutnya, kasus yang melibatkan Sekretaris Daerah Dumai ini terkesan berjalan lambat. Apalagi KPK sampai saat ini belum mendapatkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait angka riil kerugian negara.

“Alhasil sampai sekarang KPK baru menetapkan dua tersangka sejak satu tahun lebih kasus ini bergulir dan baru dilakukan penahanan beberapa minggu lalu” kecamnya.

Dosen Fakultas Hukum UIR ini juga menegaskan tidak menutup kemungkinan jika Bupati BengkalIs, Amril Mukminin dan Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir terlibat.

“Kedepannya, jika memang cukup bukti, tidak ada salahnya KPK untuk mengungkapkan tersangka-tersangka baru. Siapapun yang terbukti menerima aliran dana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Apalagi menurut Huda, KPK pernah melakukan penggeledahan ke beberapa titik di Kabupaten Bengkalis. Kantor Ketua DPRD Bengkalis, dan rumah dinas Bupati Bengkalis diantara beberapa tempat yang menjadi objek penggeledahan KPK.

Bahkan di rumah dinas Bupati Bengkalis, KPK menyita uang tunai sebesar Rp1,9 miliar dan hingga saat ini tidak ada konfirmasi terkait temuan tersebut.

“Penemuan uang sebanyak itu juga jadi pertanyaan bagi Pusako. Apakah uang itu ada hubungan dengan kasus korupsi ini atau yang lainnya. Seharusnya jika memang berkaitan dengan kasus korupsi ini maka sudah selayaknya status beliau dinaikkan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, sangat memungkinkan muncul tersangka baru dalam kasus project Multiyears Pelebaran Jalan Pulau Nyirih di Kabupaten Bengkalis.

“Hingga saat ini, hasil audit BPK masih kita tunggu,” ucapnya ketika dikonfirmasi terkait ada tersangka baru.

Menurut Febri, dalam kasus pelebaran jalan di Kabupaten Bengkalis ini sudah ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 yang menjadi tersangka. Bahkan, Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang pada saat itu menjadi salah satu anggota Badan Anggaran telah diperiksa KPK September lalu. Sebelumnya, Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir pun telah diperiksa oleh KPK bulan Maret 2018 lalu.

“Mari sama-sama kita tunggu hasil penyidikan. Dua tersangka sudah ditahan di rutan KPK. Akan terus kita gali, siapa-siapa saja nanti yang terlibat. Mohon bersabar,” terang Febri melalui Whatsapp.

Penulis : Za
Editor : Chairul Fadly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here