73 views

UMP 2019 Dinilai Minim, FSPMI Ancam Gugat dan Ajukan Mosi Tak Pecaya ke Gubsu

Onlinesumut-MEDAN : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang resmi menetapkan UMP 2019 sebesar Rp2.303.403,43, mulai memicu kekecewaaan elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut).

Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengungkapkan bahwa penetapan UMP tersebut sudah melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Layak Bagi Kaum Pekerja Buruh.

Dalam UU itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Hitungan kami setelah melakukan survei kebutuhan hidup layak di Sumatera Utara, maka upah buruh itu harusnya ada di angka Rp2,9 juta. Karena itu kami meminta UMP Sumut dinaikkan menjadi Rp2,8 juta,” kata Willy kepada wartawan, Kamis (1/11/2018).

Dia berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019 dan melakukan revisi dengan mendengarkan aspirasi kaum buruh dan pekerja.

“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi yang baru dilantik, peduli dan peka dengan kesejahteraan buruh,” ujarnya.

Willy mengatakan, jika Pemprov Sumut tetap memaksakan angka itu untuk UMP baru, maka buruh tidak akan tinggal diam.

Dia mengancam akan menempuh berbagai upaya agar aspirasinya didengar pemerintah. Salah satunya dengan melayangkan gugatan ke PTUN dan Mosi tidak percaya kepada Gubsu yang baru.

“Selain itu, kami juga akan menggelar demonstrasi Aksi Bela Upah setiap Senin di depan kantor gubernur. Bahkan kita akan membuat gerakan mosi tidak percaya kepada Gubsu,” ucapnya.

Ia juga mengaku kecewa atas rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut khususnya unsur dari perwakilan serikat pekerja/serikat buruh. Karena menurutnya, seharusnya perwakilan buruh di Depeda berani berjuang untuk menolak kenaikan UMP Sumut yang terlalu murah itu.

“Kita juga meragukan letigimasi mereka sebagai perwakilan buruh. Serikat Pekerja di Sumut ada bekisar 30 an, dan rata rata menolak kenaikan UMP yang murah itu” kata Willy Agus Utomo yang saat ini juga diusung buruh dalam pileg DPRD Deliserdang 2019 mendatang.

Lebih jauh Willy meminta, harusnya upah buruh dihitung sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kaum buruh, yakni meliputi berapa biaya hidup seorang buruh lajang,

“Harusnya upah bukan ditetapkan berdasarkan Inflasi plus pertumbuhan ekonomi,tetapi survei harga kebutuhan pokok hidup buruh dalam sebulan meliputi, sandang, pangan, papan, para pekerja” papar willy.

Dan hal tersebut kata Willy, bisa dinamakan sebagai KHL dengan 60 Item yang harus dihitung,

“Itu sesuai amanat UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bukan kata saya, jadi Gubsu harus paham itu” pungkasnya

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Harianto Butar-Butar mengatakan, gubernur telah menyetujui UMP 2019 naik 8,03% dari tahun 2018.

“UMP tahun 2018 kan sebesar Rp2.132.188,66. Dengn angja kenaikan 8.03%, maka upah buruh menjadi Rp2.303.403.43 atau naik sekitar Rp171.214,75,” ujar Harianto.

Terkait hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi yang mengatakan bahwa kenaikan UMP yang telah disetujuinya sudah dalam perhitungan KHL para buruh.

“Angka itu yang mendekati dalam hitungannya” pungkas Edy saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatannya, Kamis (1/11/2018) malam.

Dikatakannya juga bahwa perhitungan  kenaikan UMP sudah dicobanya dan itu yang mendekati, serta sesuai juga dengan kebutuhan bagi para pengusaha. “Kalau dipaksakan juga untuk dinaikkan lagi nanti pengusahanya yang pada kabur” tandasnya.

Penulis : Chairul Fadly
Editor : Teuku Yudhistira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *