Aktivis Pramuka Afrizal Khan yang biasa disapa Kak Iriz/foto : yudis

Onlinesumut-MEDAN : Setelah 7 tahun stagnan pasca gugurnya pencalonan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebagai Ketua Kwartir Daerah Sumatera Utara (Ka.Kwardasu) di Mahkamah Agung, kepengurusan pramuka di tingkat provinsi medio 2011 hingga 2018 di Sumut semakin tak jelas.

Praktis tak ada pemimpin definitif selama hampir satu dasawarsa itu, kini wacana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pun kembali bergulir.

Untuk menghindari cacat hukum dalam memilih pemimpin nanti, aktivis pramuka Afrizal Khan pun buka suara atas kondisi lembaga kepanduan itu.

Menurutnya, bergulirnya rencana pelaksanaan Musda Pramuka itu jelas menjadi angin segar bagi Sumut sejak organisasi itu ‘mati suri’.

“Karena itu, sejak dini harus diingatkan kepada panitia penyelenggara, bahwa banyak tahapan yang harus dipatuhi Pemprov Sumut agar kesalahan yang sama tak terulang lagi” tegas Afrizal, Jumat (12/10/2018).

Pria yang akrab disapa Kak Iriz ini mengungkapkan, point terpenting bagi penyelenggara dan kandidat yang berniat maju sebagai Ka.Kwarda patuhi aturan yang sesuai UU RI No 12 Tahun 2018 tentang kepramukaan.

“Di pasal 27 ayat 2 dijelaskan, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak terlibat dalam pejabat publik. Di ayat 1 berisikan ‘Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir” tandasnya.

Artinya, kata Iriz, pejabat publik khususnya Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, tidak memiliki hak untuk maju berlaga dalam kontestasi.

“Karena secara otomatis, Kak Edy dan Kak Ijeck, mereka menduduki posisi sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Ka.Mabida” terangnya.

Iriz tak menyangkal, hal biasa jika pada persiapan pemilihan nanti, sudah menjadi kebiasaan adanya usulan-usulan ‘nyeleneh’ oknum tertentu yang bertujuan untuk menabrak aturan.

“Begitulah yang terjadi di era Gatot Pujo Nugroho saat jadi Gubsu. Saya sudah ingatkan bahwa kalau bapak tetap memaksakan maju sebagai Ka.Kwarda, pasti akan ada penolakan. Tetap dipaksakan hingga akhirnya ada gugatan dan Gatot kalah di MA” ujar Irit mengingatkan.

Ketua PMI Kab. Langkat ini juga mengingatkan agar seluruh perangkat panitia bisa menjalankan mekanisme untuk penjaringan calon Ka.Kwarda.

“Mekanismenya begini, H min 2 bulan harus sudah terjaring bakal calon (balon) berdasarkan masukan dari Kwarcab sebelum nantinya para balon Ka.Kwarda disosialisasikan untuk menetapkan sosok yang pas menjadi calon untuk pemilihan pada musyawarah” tegasnya.

Artinya, sambung Afrizal, calon yang ditetapkan berdasarkan ajuan nama yang yang diajukan masing-masing Kwarcab, itu yang berhak jadi kandidat.

Iriz juga mengatakan, Musda biasanya memang memakan waktu cukup panjang dan juga berarti masih mengabaikan Putusan PN, PT dan MA. Untuk itu, Gubsu selaku Ka.Mabida, bisa saja menginstruksikan agar melaksanakan Musdalub, yang bisa saja digelar beberapa hari kedepan alias tanpa proses penjaringan.

“Karena calon Ketua Kwardanya sudah ditetapkan dan Musdalub, cukup hanya 2 agenda yg dilaksanakan yaitu Pemilihan Ketua, dan memilih Formateur” tuturnya.

Di samping itu, ia juga mengimbau agar segala bentuk kecurangan jangan sampai terulang kembali.

“Jangan karena ada uang besar dana APBD untuk pramuka yang jumlah miliaran, terus dipaksakan ‘penumpang gelap’ masuk jadi kontestan tanpa mengikuti mekanisme. Intinya, kami mau Pramuka di Sumut ini menjadi besar kembali dan menjadi salahsatu pramuka yang diperhitungkan di tingkat nasional dan kancah internasional” harapnya.

Dan yang terpenting kata Afrizal, Gubsu dan Wagubsu harus mampu membawa pramuka di Sumut menjadi bermartabat.

Penulis : Kemala Utari
Editor : Teuku Yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here