Aksi mahasiswa di depan Kantor Kejatisu yang menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi Kadistik Palitas Drs UP/ist

click here Onlinesumut-MEDAN : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru, Fachruddin SH MH, ditantang dan didesak untuk memprioritaskan pengusutan kasus dugaan korupsi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Drs UP secara tuntas.

Tantangan itu disampaikan puluhan mahasiswa tergabung dalam Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PD GAM Paluta) dalam aksi lanjutan yang mereka lakukan di Kantor Kejatisu Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (11/10/2018) siang.

Salahsatu tantangan PD GAM Paluta yakni menuntut pemanggilan dan pemeriksaan Kadisdik Paluta, Drs UP dan pihak kontraktor terkait dugaan korupsi Pengadaan moubiler di Dinas Pendidikan Paluta Tahun Anggaran 2017 senilai Rp3 miliar.

“Kami meminta, Kajatisu yang baru, bapak Fachruddin agar mengusut dan memanggil Kadisdik Paluta, Drs UP, PPK berinisial J dan pihak kontraktor. Kadisdik Paluta, PPK diduga bersekongkol dengan kontraktor untuk pengadaan moubiler bernilai 3 miliar tersebut,” teriak kordinator aksi PD GAM Paluta, M Saiidal Siregar.

Saidal juga membeberkan bahwa Disdik Paluta telah menganggarkan untuk pengadaan moubiler seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tahun 2017 senilai Rp3 miliar. Belakangan, terendus praktik KKN dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut.

“Tahun 2017, Pemkab Paluta menganggarkan 3 miliar untuk SKPD nya (Disdik Paluta-red) dalam program pengadaan moubiler untuk SD dan SMP se Kabupaten Paluta. Dan itu dibagi dalam tiga tahapan lelang dengan masing-masing pemenang CV. HK, CV. S dan CVSP. Namun, pada pelaksanannya tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan,” sebutnya.

Ketiga perusahaan pemenang itu, kata Saidal, tidak mampu memenuhi apa yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Parahnya lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Pendidikan Paluta, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat terima barang, hingga pencairan keseluruhan nilai yang ditetapkan sesuai nilai lelang.

“Adanya dugaan KKN dan fiktif dalam pengadaan moubiler untuk SD dan SMP se Paluta ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018. Dinyatakan, pengembalian 60 persen ke kas negara dari total nilai lelang dan material yang digunakan tidak sesuai dengan bestek atau kayu klass II (hapas,” ungkap Saidal.

Saidal juga memaparkan, Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Drs UP bersama PPK dan perusahaan pemenang lelang, diduga bertanggungjawab atas pengadaan moubiler SD dan SMP yang diindikasikan sarat KKN dan fiktif.

Kajatisu Fachruddin melalui Kasubsi Penkum/Humas Kejatisu, Yosgernold Tarigan mengapresiasi tuntutan dan laporan dari PD GAM Paluta untuk pengusutan dugaan korupsi Disdik Paluta.

“Kita akan melakukan penyelidikan. Dan diminta PD GAM Paluta menyerahkan bukti dugaan korupsi Kadisdik Paluta, Drs UP, Bendahara, PPK dan perusahaan pemenang tender,”sebut Yosgernold.

Penulis : Kemala Utari
Editor : Teuku Yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here