Salahsatu rumah warga di Dusun Buluhdidi, Desa Tanjungmulia, Kec. STTU Jehe yang menjadi sasaran teror Pemkab Pakpak Bharat lewat tanda silang merah/ist

Onlinesumut-PAKPAK BHARAT : Aksi teror memicu keresahan ratusan warga yang bermukim di Dusun Buluhdidi, Desa Tanjungmulia, Kec. STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat.

Ironisnya, bukan dilakukan preman atau kelompok tertentu. Teror itu justru dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat lewat petugas Satpol PP, dengan cara memberi tanda silang berwarna merah di pintu maupun dinding rumah ringgal atau usaha warga yang jumlahnya mencapai puluhan unit.

Tak ayal, aksi ini sontak mengundang reaksi dan protes warga pemilik rumah dan usaha.

“Ini persis seperti peristiwa pemberontakan pada aksi G.30.S/PKI terhadap tokoh yg anti PKI” kecam Riadi, kuasa hukum warga sekitar, Senin (8/10/2018).

Apalagi, kata Riadi, alasan pemberian tanda silang yang dilakukan oleh Satpol PP didampingi Camat STTU Jehe itu bertujuan agar masyarakat merasa ketakutan, hingga akhirnya meninggalkan lokasi tersebut.

“Apa alasan Pemkab Pakpak Bharat membongkar rumah tinggal dan usaha warga? Apa karena ada rumah warga yang digunakan sebagai cafe tempat penjualan minuman beralkohol dan dituduh menyediakan PSK? Ini usaha resmi, mereka harus paham. Warga sudah mendapat izin dan membayar pajak ke pemerintah kok” bebernya kesal.

Jika itu alasannya, lanjut Riadi, warga sudah mematuhi larangan itu. Usaha cafe warga juga sudah ditutup dan sudah lama tidak beroperasi karena pihak pemerintah sudah mencabut izinnya.

“Tapi kalau harus rumah atau tempat usaha warga yang dibongkar, apa dasar hukumnnya? Apa karena berdiri di DAS Lae Combi? Ini jelas tak bisa menjadi alasannya” ujarnya.

Karena pada prinsipnya, sambungnya, warga juga mendapatkan pertapakan tanahnya secara legal dengab membelinya dari adat Marga Silang Silima yang ditanda tangani oleh Ketua Adat dan Kepala Desa setempat, hingga ada sengketa kepemilikan atas tanah tersebut.

“Tapi kenapa lokasi yang tidak terketak di bantaran Sungai Lae Kombi juga diberi tanda silang merah” sergahnya kecewa.

Hasil penelusuran di lapangan, terdengar kabar bahwa pembongkaran terhadap rumah dan tempat usaha milik warga itu, terkait rencana pembangunan PLTA di sekitar areal pemukiman warga itu, dan penguasa Pakpak Bharat disebut-sebut turut memiliki andil.

“Pembongkaran yang akan dilakukan dengan meneror masyarakat adalah tindakan yg tidak manusiawi dan diindikasikan ada upaya mengurangi suara Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, karena di wilayah tersebut adalah basis suara presiden jokowi” tuding Riadi.

Sementara itu, berkaitan dengan urusan gusur menggusur, Presiden Jokowi sebelumnya pada Agustus lalu, sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 yang jelas mengatur tentang tata cara menggusur warga dan apa-apa saja hak warga yang terkena dampak sosial dari penggusuran tersebut.

Penulis/Editor : Teuku Yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here