450 views

Tersangka Penipuan Rp3 M Tahanan Kota, Mujianto Tak Patuhi Wajib Lapor

by
Mujianto saat diserahkan Poldasu ke Kejatisu beberapa waktu lalu/ist

Onlinesumut-MEDAN : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mulai kelimpungan atas keputusan yang dibuatnya sendiri.

Hal ini menyangkut pengusaha properti Mujianto yang tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk datang ke Kejatisu, pasca penetapannya sebagai tahanan kota.

Padahal sesuai aturan, meski dibebaskan menghirup udara segar di luar tahanan, Mujianto bersama tersangka lainnya Rosihan Anwar harus wajib lapor ke bagian Pidana Umum (Pidum) Kejatisu terkait kasus penipuan Rp3 miliar terhadap korban Armen Lubis. Semestinya, kedua terdakwa wajib lapor setia hari Jumat. Namun pada Jumat (5/10/2018), keduanya justru tak terlihat menjalani kewajibannya itu.

Seperti diketahui, sebelumnya Mujianto masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Poldasu hingga akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Provinsi Banten karena dinilai tidak Koperatif.

Usai menjalani pemeriksaan di Mapoldasu, tersangka lalu diserahkan ke Kejatisu. Namun anehnya pihak Kejatisu justru menetapkannya sebagai tahanan kota, kendati sebelumnya Mujianto juga pernah melarikan diri keluar negeri.

Terkait hal ini, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian dalam pesan singkatnya yang disampaikan dalam group whatsapp Forwaka Sumut, membenarkan bahwa Mujianto dan Rosihan Anwar masih dikenakan wajib lapor.

“Setiap jumat, keduanya harus datang ke Kejatisu untuk melapor, bidang Pidum ,” ucap Sumanggar saat ditanyai wartawan.

Mengenai perkaranya yang sudah dilimpahkan bersama tersangka dan barangbukti oleh penyidik Poldasu, Sumanggar menegaskan bahwa saat ini berkasnya masih dalam penelitian dan pendalaman.

Sayangnya, Sumanggar tidak menjelaskan point yang mana tentang pendalaman dimaksud. Padahal kasusnya sudah dinyatakan lengkap dan tersangka bersama barang bukti pun sudah dilimpahkan.

“Dalam hal ini Mujianto yang masih proses penelitian dan pendalaman oleh penuntut umum,” kilah Sumanggar Siagian kepada wartawan.

Mestinya, sesuai peraturan Jaksa Agung nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32 ayat 1 paling lama 15 Hari sejak diterimanya Tersangka dan Barang Bukti (BB), untuk Perkara yang sulit Pembuktiannya berdasarkan Pasal 32 ayat 2 paling lama 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barangbukti sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, jaksa wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri (Pasal 52 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dari peraturan Jaksa Agung tersebut seharusnya berkas perkara Mujianto sudah diserahkan. Namun yang jadi tanda tanya, sampai sekarang berkas perkara Mujianto belum juga diserahkan pihak Kejatisu dengan alasan bahwa Mujianto tidak dilakukan penahanan. Alasannya, tidak ada batas waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri.

“Dalam kasus Mujianto, tersangka tidak dilakukan penahanan jadi tidak ada batas waktu untuk dilimpah ke Pengadilan Negeri, trims ya,” sebut Sumanggar ke wartawan melalui pesan Whatsapp.

Sebelumnya Kasi Penkum Sumanggar Siagian menjelaskan bahwa Mujianto di diagnosa sakit infeksi empedu berdasarkan keterangan medis di RS Mount Elizabeth, Singapura.

Hal itu pula yang menjadi dasar tidak dilakukan penahanan terhadap Mujianto. Di samping itu pula, ada jaminan uang sebesar Rp3 miliar dan keluarga.

Penulis : Pijar Kota
Editor : Teuku Yudhistira

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *