Istimewa

Onlinesumut-MEDAN : Jika tak ada aral melintang, pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dijadwalkan akan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, pada Rabu, 5 September 2018.

Kabar itupun langsung direspon Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara. Mereka menantang Edy dan Ijeck untuk peduli dalam menyelesaikan seluruh kasus Agraria.

Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis mengatakan, hingga saat ini penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) belum menemui titik terang, karena asus pelanggaran HAM di Sumut masih menggunung tanpa pernah kejelasan kapan terselesaikan.

“Gubernur harus bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Sumut, khususnya untuk kasus-kasus agraria,” ujarnya.

Catatan KontraS Sumut, sedikitnya ada 49 kasus agraria yang belum terselesaikan. Angka itu didominasi oleh kasus eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2.

Amin menyebut, Edy sempat punya catatan buruk saat dia menjadi Pangdam I/Bukit Barisan. Ini juga yang membuat masyarakat semakin pesimis akan penegakan HAM di Sumatera Utara.

“Gubernur harus mampu menghilangkan semua ketakutan masyarakat akan muramnya penegakan HAM di Sumut,” ujarnya.

Memang, kata Amin, Edy Rahmayadi yang berlatarbelakang militer pernah punya persoalan dengan petani. Sehingga Edy harus melakukan pembuktian dengan menyelesaikan kasus-kasus agraria yang sudah berulang tahun.

“Sumatera Utara harus menjadi Provinsi Peduli HAM. Artinya semua kebijakan yang dikeluarkan itu tidak melanggar HAM,” tandasnya.

Khusus kasus agraria itu juga, Amin memberikan titik tekan pada penyelesaian konflik eks HGU PTPN2. Mengingat gubernur memiliki kewenangan tentang kebijakan reforma agraria (land reform).

“Gubernur harus bisa mengurangi angka konflik. Jangan sampai malah menambah konflik dalam masa jabatannya,” tandasnya.

Terpisah, Askar salah satu Warga Kota Medan juga mengkritisi soal korupsi di Sumut. Angka korupsi yang cukup tinggi di Sumut menjadi PR lama yang harus diselesaikan gubernur baru.

“Tidak sedikit kepala daerah yang terjerat dalam korupsi. Jangan sampai terulang lagi di masa kepemimpinan Pak Edy dan Bang Ijeck,” ujarnya.

Selain korupsi, Askar juga mengkritisi soal Pungutan Liar (Pungli) yang ada di Sumut. Dia berharap, Edy dan Ijeck mampu memberantas pungli di tataran birokrasi.

“Pungli pada dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu menjadi hal yang paling urgen yang harus terus diberantas. Kepala daerah sangat memiliki peran untuk itu,” tandasnya. OS-tari/01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here