Eddy Iriawan

Banyak para pemangku kepentingan dalam proses demokrasi politik lokal berupa Pilkada Propinsi Sumatra Utara 2018 lalu bersuka cita mencermati angka partisipasi pemilih dalam ajang kontestasi politik tanggal 27 Juni lalu itu. Dari hasil rekapitulasi sementara sebelum perhitungan manual pemenang Pilkada nantinya, rata-rata banyak pihak menyebutkan bahwa angka partisipasi warga Sumatera Utara untuk memilih mencapai angka di atas 64 persen. Setidaknya angka ini menunjukkan adanya peningkatan sangat berarti dari Pilkada sebelumnya tahun 2013 yang hanya mencapai 48. 50 persen-apalagi jika dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan lalu.

Peningkatan angka partisipasi politik warga Sumatra Utara untuk memilih calon pemimpinnya seyogianya patut disyukuri. Apatisme dan kekecewaan terhadap out put dari proses pemilihan kepemimpinan politik, sebelumnya, sempat dikhawatirkan akan menjadi trigger keengganan masyarakat untuk menggunakan hak politiknya.

Setidaknya kalimat-kalimat yang kerap terlontar dari masyarakat bahwa “ikut tak ikut memilih, toh nasib masyarakat tetap begitu-begitu saja”. Bahkan ada juga skeptisme – “ siapapun yang terpilih, akan masuk penjara dengan kasus-kasus pidana korupsi seperti gubernur-gubernur sebelumnya”, ikut memberi kontribusi rendahnya partisipasi pemilih.

Namun segala argumentasi-argumentasi yang kerap berseliweran di tengah-tengah masyarakat ini seakan terbantahkan dengan menilik hasil sementara tingkat partisipasi pemilih. Kesadaran dan tanggung jawab untuk menentukan sosok pemimpin yang akan membawa propinsi ini lima tahun ke depannya seolah-olah terbangun dari tidur panjang.

Tentu ada faktor-faktor yang ikut mempengaruhi kesadaran politik masyarakat sehingga harapan “ruh” dari rezim Pilkada langsung berupa partisipasi politik masyarakat yang tinggi mulai terlihat hasilnya.

Peran KPU Sumut

Sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan ajang pesta demokrasi ini, peran KPU Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salahsatu indikator keberhasilan Pilkada cukup besar. Para komisioner telah melakukan berbagai pola sosialiasasi bersifat konvensional maupun sosialisasi digital untuk mencapai target mendongkarak angka partisipasi pemilih tersebut.

Selain sosialiasi ke media-media massa konvensional baik televisi, radio dan surat kabar, approach kepada pemilih juga telah dilakukan dengan memanfaatkan saluran komunikasi digital melalui media sosial yang belakangan dirasakan menjadi salah satu faktor penting dalam komunikasi massa dalam kontestasi politik seperti ini.

Juga diketahui KPU Sumut sudah semaksimal mungkin melakukan penjaringan untuk menarik perhatian para pemilih pemula dengan mendatangi langsung kampus-kampus maupun sekolah untuk memberi edukasi politik dini kepada mereka.

Tampaknya “trauma” minimnya partisipasi pemilih dalam Pilkada-Pilkada sebelumnya menjadi motivasi KPU Sumut untuk tidak terjebak dalam kubangan “kegagalan” serupa yang pernah terjadi. Stigma sebagai lembaga yang hanya menjalankan rutinitas tahapan Pilkada sejatinya harus disingkirkan dari mindset penyelenggara.

Sudah seharusnya pemikiran-pemikiran yang dangkal untuk menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara sebagai “text book” yang sudah turun-temurun dijalankan sejatinya harus dipinggirkan. Tanggung jawab moral kepada masyarakat sejatinya harus dikedepankan sehingga streotip bahwa KPU sekedar pemberi “stempel” untuk mensahkan siapa pemimpin sebagai gubernur yang akan memimpin hampir 14 ribu penduduk di Sumatra Utara tidak pernah lagi muncul. Inovasi-inovasi terlihat sudah dilakukan dan semua pihak patut mengapresiasi KPU Sumut berikut capaian-capaianya yang sudah terlihat, setidaknya hingga saat ini .

Politik Identas “Menolong” KPU Sumut

Penulis sendiri sejujurnya tidak terkejut dengan capaian angka partisipasi pemilih yang terjadi dalam Pilgubsu kemarin tersebut. Capaian tersebut sejatinya sudah banyak terprediksi oleh banyak kalangan melihat konstalasi politik yang berkembang. Miniatur Pilpres 2019 menjadi framing yang terlanjur terbentuk untuk menganologikan proses Pilkada Sumatra Utara ini. Pemanfaatan politik identitas di Pilgubsu 2018 setidaknya dimanfaatkan betul oleh pasangan calon untuk mendongkrat tingkat keterpilihannya.

Banyak faktor yang ikut mendinamisasi terbentuknya sekat-sekat politik berdasarkan identitas ini sedari awal. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, proses pemilihan presiden 2014 menjadi entry point munculnya praktek politik identitas ini. Pemanfaatkan politik identitas ini semakin diperkuat dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang dinamika dan tensi politiknya sangat tinggi.

Fenomena politik identitas ini pun akhirnya bermuara juga ke Sumatera Utara dalam ajang Pilkada tahun ini. Upaya membangun kesamaan nasib berupa ketidakpuasaan dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan akhirnya membangun kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan kekuatan politiknya sebagai ciri-ciri politik identitas yang digambarkan Stuart Hall.

Kesamaan identitas yang paling “beraroma” dalam Pilkada Sumut kali ini berupa kesaman identitas agama dan suku. dan orang asli Sumut dan pendatang. Kekuatan identitas ini bagi paslon Eramas menjadi amunisi yang sangat efektif membangun faktor yang “memaksa” pemilih untuk memilihnya. Di sisi lain, fenomena politik identitas ini sangat mempengaruhi rendahnya tingkat keterpilihannya bagi paslon Djoss.

Wacana politik identitas ini pada akhirnya tidak terelekkan dalam tingkat mikro sosial yang pada awalnya sangat dikhawatirkan akan menimbulkan friksi-friksi yang bisa berujung benturan sosial. Warga yang pada awalnya acuh dengan proses demokrasi lokal ini “ikhlas” untuk berduyun-duyun mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya.

Jika melihat dari demografi Provinsi Sumatera Utara, tidak sulit rasanya menyimpulkan hasil akhir dari pertarungan dua paslon jika acuan yang dipakai dalam preferensi politik pemilih menggunakan identitas berdasarkan agama dan suku. Setidaknya dari hasil rekapitulasi sementara yang telah dilakukan, kesimpulan dari pemakaian terminologi politik identitas nyaris tidak meleset dengan melihat peta penyebaran suara dan penguasaan pemilih dari masing-masing pasangan calon.

Pasangan calon nomor urut 1 setidaknya tergambarkan menguasai daerah-daerah pesisir timur dan bagian selatan . Sebaliknya pasangan nomor urut 2 menguasai daerah sebaliknya yang tersebar di wilayah bagian tengah Provinsi Sumatera Utara.

Pemetaan kekuatan pemilih ini juga sebenarnya jauh hari sudah terprediksi oleh berbagai lembaga survey terhadap kekuatan pemilih dari masing-masing pasangan calon. Meski begitu, setidaknya dari sebaran kekuatan yang ada saat ini, pasangan nomor urut 2 mampu ”menerobos” cerug di wilayah-wilayah yang identitas pemilihnya cenderung sebagai “loyalis” paslon nomor urut 1. Hal itu bisa disandingkan dengan persentase pemilih jika menggunakan identigas agama dan suku yang ada sebagai indikatornya.

Bijak di Media sosial

Dengan realitas hasil Pilkada Provinsi Sumatera Utara kemarin, semakin menguatkan kongklusi bahwa dalam berbagai diskursus politik sepanjang proses Pilkada kemarin, tampak yang dimunculkan dalam “pertarungan” dua kandidat lebih dimonopoli isu-isu sentimen SARA yang semakin menjauhkan upaya menciptakan kohesi sosial.

Selain tentunya membangun berbagai isu-isu yang sangat bersifat personal tanpa menjangkau substansi yang diharapkan dari sirkulasi kekuasaan dari pemilihan tidak langsung melalui lembaga DPR/DPRD menjadi pemilihan langsung untuk menempatkan arena pertarungan gagasan dan ide yang lebih dikedepakan.

Meski akan sulit menghilangkan-jika tidak dapat dikatakan sebuah utopia-pemanfaatan politik identitas seyoginya para pemakai media sosial tidak menjadikan sebuah isu dominan yang dimainkan untuk memanipulasi pilihan bagi masyarakat. Pemanfaatan isu-isu yang lebih substantif berupa tawaran program ide dan gagasan untuk tata kelola pembangunan daerah untuk menghasilkan kepuasan publik dari aspek pelayanannya

Membangun preferensi rasional dalam menentukan dengan menjauhkan faktor emosional yang terlanjur terakumulasi pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu seharusnya bersama-sama dibangun untuk meminimalisir preferensi tradisional secara gradual. KPU sebagai regulator dalam ajang kontestasi politik di Sumatra Utara jangan pernah berhenti untuk terus mensosialiasikan kepada seluruh pihak bahwa Pilkada bermartabat dengan mereduksi isu-isu primordialisme.

Di sisi lain, sebagai pranata sosial yang lebih tua, media massa jangan pernah berhenti menyebarkan informasi-informasi konstruktif untuk perbaikan proses jalannya Pilkada. Bukan sebaliknya malah menjadi lembaga yang “mengekor” atau malah menjadi lembaga pemberi justifikasi pemanfaatan media sosal yang bijak.

Akhirnya terlepas dari polemik dan dinamika yang sudah terjadi, kini warga Sumatera Utara patut bersyukur bahwa meski dibayangi isu-isu primordialisme yang rawan terciptanya konflik sosial, kekhawatiran tersebut tidak terbukti sama sekali. Kini warga Sumatera Utara tinggal menunggu apakah janji-janji politik dari calon yang memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini bisa benar-benar mewujudkannya.

Kembali peran media massa dan media sosial untuk bersama-sama mengawasinya secara objektif dan menjauhkan isu-isu emosi sosial dalam kontrol sosial lima tahun ke depan di Sumatera Utara.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here