Teuku Yudhistira, Ketua Umum DPN LSM Formapera/foto : dok

Onlinesumut-MEDAN : Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 tengah malam oleh DPR RI, menjadi trending topic di jagat maya.

Seluruh media sosial khususnya facebook dan twitter, nyaris diisi berbagai kecaman terhadap legislatif sebagai wakil rakyat yang dituding tidak lagi memihak kepada rakyat.

Apalagi seluruh point yang dirilis dalam Undang-Undang, nyaris tak satu pun yang berpihak kepada kaum buruh, yang notabene rakyat kecil. Sebaliknya, pengusaha dan cukong yang berada di barisan kapitalis, mendadak mendapat ‘rejeki nomplok’ karena kebijakan baru yang mulai diberlakukan sejak UU itu disahkan.

Menanggapi ini, Ketua Umum DPN LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira mengecam keras sikap DPR RI yang seolah bersengkongkol dalam meloloskan omnibus law menjadi Undang-Undang.

“Sangat miris dan sangat menyakitkan kita harus menerima kenyataan ini. Karena lagi-lagi legislatif yang menjadi salah satu pilar demokrasi dan ada di parlemen sebagai wakil rakyat, justru malah mengkhianati rakyat dengan keputusannya yang mengesahkan UU omnibus law cipta kerja,” kecamnya saat ditemui di Medan, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, pengesahan itu tak hanya sebuah blunder besar yang terkesan sejak lama sudah disepakati sebelum paripurna digelar, tapi memang ada kepentingan besar kelompok kapitalis dan cukong yang patut dicurigai memang ikut serta melakukan kontrol.

“Seluruh rakyat khususnya rakyat miskin yang hidupnya bergantung sebagai buruh jelas sangat kecewa. Karena isi Undang-Undang itu nyaris tak satu pun yang memihak kepada mereka. Yang lebih parahnya, keputusan itu diambil di saat rakyat menderita akibat pandemi panjang ini. Ini jelas semakin menambah derita rakyat,” ucapnya miris.

Pria yang akrab disapa Yudis ini malah balik mencurigai, dibalik masalah ini, ada skenario besar lainnya yang tengah disiapkan pemerintah yang tujuannya juga membuat rakyat semakin terpuruk.

“Karena kejutan ini bukan sekali dua kali. Saya khawatir, ada UU lain yang lebih besar yang segera disahkan dan ujung-ujungnya membuat rakyat mati perlahan,” ujarnya.

Yang paling membahayakan, sambungnya, adalah tentang kebebasan Tenaga Kerja Asing kedepannya beraktivitas di dalam negeri. “Ini jelas bentuk pejajahan dan tak biasa diabiarkan karena jelas sudah menyangkut kedaulatan negara,” tegasnya.

Untuk itu, pria berlatar belakang jurnalis ini menyerukan agar seluruh rakyat khususnya kaum buruh bersatu untuk menolak UU omnibus law.

“Satu kuncinya, turun ke jalan dan gugat UU itu ke PTUN atau ke MK. Pedomani suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak ada perubahan tanpa perjuangan,” pungkasnya. (Fer)

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here