Webinar yang dilakukan Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan, International Islamic University Malaysia, dan Perbanas Institute/foto : ima

Onlinesumut-MEDAN : Terlaksananya webinar (web seminar) atau seminar daring pada Rabu, 20 Mei 2020 lalu, merupakan wujud jalinan kerjasama antara tiga kampus, yaitu Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan, International Islamic University Malaysia, dan Perbanas Institute.

Rektor Unpab, Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM berharap, webinar ini dapat memberikan pendapat kepada pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

“Masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang tidak bisa berjalan seiringan diharapkan dapat mengambil perannya masing masing sehingga sinergis dalam menghadapi pandemi ini,” ungkap Isa.

Sedangkan Dekan KENMS IIUM Prof Hassanuddeen Abd. Aziz mengkritisi problem ekonomi yang tertutup atau tidak aktif selama masa pandemi ini.

“Cara bangkit kembali dalam mengahdapi pandemi ini adalah dengan penataan kembali keuangan, menyeimbangkan anggaran, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa semua orang tidak kehilangan kehidupannya. Malaysia memiliki kebijakan yang disebut Malaysia Economic Stimulus Package yang terdiri dari perlindungan rakyat, kebijakan yang mendukung bisnis, dan perlindunagn ekonomi,” sebutnya.

Sementara Prof. Dr. Haryono Umar, selaku Dekan Pascasarjana Perbanas Institute menyinggung persoalan Indonesia dalam masa perkembangan teknologi dengan adanya revolusi industri 4.0 seiring dengan berjalannya new green normal.

“Dimana kita mengenalnya dengan istilah Triple Bottom Line dalam pencapaian sustainability menyatakan Covid 19 memoderasi atau memperkuat “new green normal”, dimana harapan untuk green normal itu tidak murah, muncul korban jiwa, revenue terkoreksi dalam, expenses meningkat, pebisnis collapse sehingga menimbulkan kegentingan,” ujarnya.

Atas situasi itu, lanjut Haryono, sehingga presiden memunculkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Intinya, kata Haryono lagi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 Triliun untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan Insentif pajak.

“Tetapi itu semua tidak menutup kemungkinan semua berjalan mulus. Ada kemungkinan potensi korupsi pada relokasi anggaran tersebut,” ujarnya.

Beberapa indikasi itu kata Haryono Umar, bisa terjadi lewat 2 faktor diantaranya :

Pertama yang terkait dengan keuangan negara, seperti manipulasi data, rekayasa data pemberian, dugaan pengadaan barang, dan penentuan harga wajar seperti harga wajar masker.

Kedua, yang terkait non keuangan negara seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi. Bagaimana pemerintah, auditor menghadapi hal-hal ini dalam menjaga pengelolalan keuangan negara tersebut agar tidak terjadi kerugian keuangan negara.

“Karena itu, peran aktif para dosen, auditor, inspektorat, para tenaga medis dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi pada masa pandemi ini,” paparnya.

Sementara Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH L.LM, Dosen FH Unpab juga mengatakan bahwa hal ini juga berimbas pada WNI yang bekerja di luar negeri. Dikatakannya bahwa perlindungan WNI di luar negeri sangat penting. Akan sangat membantu mereka, apalagi jika tidak mendapat gaji di sebab banyak perusahan tutup.

“Pemerintah diharapkan dapat menata kembali perbaikan data jumlah WNI di luar negeri dengan melibatkan organisasi organisasi terkait, penggunaan sosial media dan penggunaan hotline 24 jam, penguatan diplomasi di negara-negara tempatan, dan Pembuatan Kebijakan Perlindungan WNI dengan tetap memperhatikan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan dan hubungan dengan negara tempatan,” ucapnya.

Hal itupun disambut Dr. Noor Shuhadawati Mochamad Amin, Dosen FH IIUM. Dikatakannya, dalam hal ini pemerintah Malaysia juga membuat kebijakan perlindungan untuk WNI yang bekerja di Malaysia dengan mengumpulkan para pengusaha malaysia.

“Kemudian para WNI itu mendengarkan solusi yang mereka tawarkan untuk melindungi para WNI yang bekerja di Malaysia,” pungkasnya menutup webinar itu.

Penulis : Ima
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here