Bangunan bisnis kamar kos milik TM di Jl. Berdikari No 60, Pasar 1, Kec. Medan Baru yang sudah hampir rampung meski diduga kuat tidak mengantongi IMB/foto : malkan

Onlinesumut-MEDAN : Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN-PIN RI) Perwakilan Sumatera Utara melaporkan sebuah bangunan berlantai 2 di kawasan Jl. Berdikari No 60, Pasar 1, Kec. Medan Baru kepada Walikota Medan, Dinas Perizinan Terpadu Medan, Kasatpol PP dan Dinas Kawasan Permukiman Perumahan dan Penataan Ruang Kota Medan.

Sesuai laporan LT KPS-KN-PIN RI No.024/Korwil-SU/KPSKN/ll/2020 bagunan miliki seseorang berinisial TM yang akan dijadikan kamar kos sebanyak 40 unit itu diduga kuat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski proses pembangunan sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu.

‚ÄúDisini yang kami sampaikan tentang perihal bangunan yang berdiri disana, sudah berjalan 6 bulan berdiri bangunan dan sudah 80 persen siap tanpa IMB. Pertanyaan kita kenapa sudah 6 bulan lamanya bagunan kosan milik TM itu dibiarkan begitu saja oleh dinas terkait. Ini ada apa dengan pihak terkait sehingga bisa bagunan berdiri hampir rampung tanpa IMB,” kecam Taulim Pulimar, Ketua LT KPSKN-PIN RI kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

Surat protes yang dilayangkan Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN-PIN RI) Perwakilan Sumatera Utara/foto : malkan

Hasil penelusuran LT KPSKN-PIN RI Sumut ke Kantor Dinas Perizinan Terpadu Kota Medan, pada 10 Februari 2020 lalu, diketahui bahwa bagunan yang sudah rampung sekitar 80 persen selesai, namun belum pernah di daftarkan untuk memperoleh IMB sebagaimana diatur dalam Perda No 5 tahun 2012 tentang retribusi IMB.

“Selain melanggar Perda, kami juga melihat bahwa bangunan tersebut sudah memakai luas tanah tanpa ada sisa depan belakang, samping kiri kanan atau Roilen. Menurut sumber kami, pemilik bagunan tersebut berinisial TM merupakan pegawai Kantor Pajak di Rantauprapat,” tandasnya.

Seharusnya, sambung dia lagi, sebagai ASN di Ditjen Pajak yang sangat paham tentang pentingnya retribusi atau pajak sebagai pendapatan utama kas negara, TM seharusny tidak pantas melakukan pelanggaran ini atau memberi contoh yang baik terhadap masyarakat Wajib Pajak.

Untuk itu Taulim Ulimar meminta agar Pemerintah Kota Medan tegas menegaskan peraturan dan bongkar bangunan tanpa IMB, tanpa tebang pilih. “Kami berharap agar bagunan milik TM yang di duga tidak memiliki IMB segera dibongkar,” tegas Taulim.

Sementara TM selaku pemilik bagunan ketika dikonfirmasi Onlinesumut melalui WhatsApp nya di nomor 08139797XXXX tidak meresponya meski terlihat dibaca. Bahkan yang bersangkutan malah langsung memblokir nomor wartawan onlinesumut, hingga akhirnya berita ini dimuat.

Penulis : Malkan Nst
Editor : Yudis

 

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here