Alat berat milik Dinas PUPR Pemkab Dairi yang digunakan untuk kegiatan Jum'at bersih di jalan lingkat milik perusahaan swasta milik PT DPM/foto : Harahap

Onlinesumut-DAIRI : Di saat negara bersih-bersih kasus korupsi, sejumlah oknum malah terus mencari peluang untuk mempertebal koceknya. Agar tak terendus, berbagai macam modus dilakukan, termasuk manipulatif berkedok kepedulian sosial.

Kasus ini pula yang terendus dibalik kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Dairi, Sumatera Utara, Jum’at, 14 Februari 2020 kemarin.

Bermodus ‘Jum’at Bersih’, DLH Dairi terlihat jelas mengerahkan fasilitas milik Dinas PUPR Pemkab Dairi berupa alat berat yang notabene aset milik negara. Ironisnya, alat berat itu malah digunakan untuk pembersihan jalur Jalan Lingkar milik PT Dairi Prima Mineral (DPM), sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bisnis pertambangan, di Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang.

Amper Nainggolan, Kadis Lingkungan Hidup yang turut berada di lokasi kegiatan ketika ditemui berdalih bahwa ia bersama anak buahnya hanya melakukan kegiatan Jum’at Bersih.

Namun Amper tampak gelagapan ketika ditanyakan apa hubungan kegiatan program Pemkab itu dengan pihak PT DPM sehingga alat berat turut dikerahkan diluar kepentingan Pemkab. Dengan polosnya ia mengakui ada menerima bantuan biaya dari perusahaan tambang itu.

“Hanya (diberi) sekadar uang minyak (dari DPM) dan ini arahan dari pimpinan. Karena sejak tahun 2006, jalan DPM telah diserahkan perawatannya ke Pemkab Dairi,” kilah Amper.

Salah seorang masyarakat sekitar berinisial KS mengatakan, hal ini jelas pelanggaran dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dairi sudah jelas sebagai bentuk penyelewengan penggunaan aset negara dan penyalahgunaan jabatan.

“Karena setahu kami, jalan itu milik PT DPM. Sementara Amper (Kadis) mengatakan perawatan jalan tersebut sudah ditangani oleh Psmkab. Sebagai masyarakat tentu kami sangat binggung atas pernyataan seorang Kadis Lingkungan Hidup tersebut,” ungkapnya.

Sementara, Tumanggor salah seorang staf PT DPM yang berada di lokasi tampak enggan banyak komentar terkait penggunaan aset negara untuk kepentingan perusahaan swasta tersebut.

“Saya hanya sekadar mengambil dokumentasi untuk laporan ke kantor,” dalihnya.

Dari amatan Onlinesumut di lokasi terdapat dua alat berat milik Dinas PUPR yang sedang beroperasi yaitu ┬ájenis Loader dan Greder, pada Jum’at 14 Febeuari 2020 kemarin. Sehingga semakin kuat dugaan telah terjadi penyalahgunaan aset negara dan penyimpangan wewenang.

Padahal terkait penyalahgunaan wewenang jabatan ini, ada unsur tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001, Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatam atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Penulis : MA Harahap
Editor : Teuku

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here