Ketua Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar tampak berinteraksi langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Klas IIB Siborongborong disela sidak yang dilakukan pihaknya/foto : ist

Onlinesumut-TAPANULI UTARA : Untuk memastikan standar pelayanan publik, unit pelayanan pengaduan masyarakat serta pelayanan bagi pengunjung, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) Koordinasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Jum’at (14/2/2020).

Dipimpin langsung Ketua Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, turut mendampingi asisten dan perwakilan pers. Kehadiran mereka pun tampak disambut Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarkatan (KPLP) Jakarias Junias Alexander S, S.H, Makson Simatupang, SH selaku Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Holmes Rio Natanael Siregar, S.H, M.H selaku Kasubag Tata Usaha, Serasi, SH selaku Kasi Binadik di Lapas Klas IIB Siborongborong.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Ombudsman tampak memantau langsung standar pelayanan yang sudah ada, sarana prasarana dan memantau tempat atau ruangan bagi pengunjung tahanan atau narapidana serta memantau dapur tempat pengelolaan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dapur untuk mengolah makanan para WBP juga menjadi salahsatu objek sidak yang dilakukan pihak Ombudsman RI/foto : ist

Pada momen yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang 14 Februari 2020, Warga Binaan Pemasyarakatan terlihat sengaja membuka layanan kunjungan bertemakan ‘Kasih Sayang’, sehingga kunjungan tersebut bukan hanya sekadar bertemu akan tetapi juga melihat tata cara pengelolaan makanan WBP, menyicipi hasil masakan serta makan bersama keluarga WBP Lembaga Pemasyarakatan.

“Beberapa standar pelayanan dan sarana pelayanan sudah ada, seperti visi, misi, jam pelayanan bagi pengujung, IKM, kontak layanan pengaduan dan informasi, informasi tentang gratis dan tidak dipungut biaya apapun terkait pelayanan serta informasi berupa himbauan bagi pengunjung agar tidak memberikan imbalan apapun kepada petugas, kamar kecil (WC) untuk pengunjung dan sarana/prasarana kunjungan sebagai sarana untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapas Klas IIB Siborongborong,” ungkap Abyadi disela-sela sidak.

Dijelaskannya juga bahwa sebagian standar pelayanan publik juga sudah ada. Namun Ombudsman RI Sumatera Utara berharap dan akan terus mendorong untuk standar pelayanan yang belum ada, agar dapat dilengkapi dan unit pengelolaan pengaduan masyarakat dapat diaktifkan, serta mendorong perlunya implementasi standar pelayanan yang sudah ada demi mewujutkan UPT yang mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam pertemuan itu juga, Abyadi menyampaikan dalam implementasi UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik perlu adanya standar pelayanan, termasuk perlu adanya unit pengaduan masyarakat.

Perlunya standar pelayanan tersebut, kata Abyadi, tentunya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi pelayanan terutama bagi pengunjung selaku keluarga tahanan atau narapidana yang hendak mengunjungi tahanan atau narapidana tersebut.

“Selain itu perlu adanya unit pengaduan atau unit pengelolaan pengaduan masyarakat yang bisa memudahkan masyarakat untuk menyampaikan komplin jika ada masyarakat yang hendak menyampaikan komplain terhadap pelayanan Lapas itu sendiri. Dengan pelayanan yang telah ada di Lapas Siborongborong dimana interaksi petugas dan pengunjung sangat baik, serta pelayanan pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakat sangatlah baik dibuktikan dengan diekspost nya cara pengelolaan, penyajian makanan untuk WBP kepada setiap Pengunjung (Keluarga WBP) yang datang pada hari Valentine ini,” pungkas pria berlatarbelakang jurnalis itu.

Editor : Yudis/ril

 

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here