Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian saat menerima aksi massa GAM Sumut belum lama ini terkait dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab Paluta seluas 4 hektat yang membelit Kadis Perkim MH/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kadis Perkim) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) berinisial MH, kembali dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Pemanggilan ini terkait, dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab Paluta seluas 4 hektar berlokasi di Batang Baruar Jae, Kec. Padangbolak, yang terindikasi melibatkan sang Kadis Perkim.

Informasi diperoleh Onlinesumut, Senin kemarin, 10 Februari 2020, Kadis Perkim Paluta, MH tiba dikantor Kejatisu sekitar pukul 09.00 WIB untuk memenuhi panggilan tim jaksa intelijen Kejatisu. Dan usai diperiksa hingga sore hari.

Tidak hanya Kadis Perkim Paluta, MH saja, tim jaksa juga turut memanggil pemilik lahan berinisial Rich dan Yus selaku penjual lahan untuk Pemkab Paluta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian (foto) ketika dikonfirmasi melalui selulernya membenarkan pemanggilan terhadap MH selaku Kadis Perkim Paluta, pemilik lahan dan penjual lahan.

”Benar, Kadis Perkim Paluta, pemilik dan penjual lahan dipanggil untuk dimintai keterangan,” sebut Sumanggar melalui via WhatsApp, Selasa (11/2/2020).

Sebelumnya, Kasipenkum mengatakan, Kejatisu saat ini sedang menangani dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab Paluta, yang dilaporkan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (GPM) Sumut.

”Penanganan dugaan korupsi ini berdasarkan lapotan pengaduan GPM Sumut. Dan sudah melakukan pemanggilan terhadap Kadis Perkim Paluta beserta staf dijajarannya,” sebut Sumanggar kepada mahasiswa yang berunjukrasa di kantor Kejatisu Jl. Jend. AH Nasution Medan pada Rabu, 5 Februari 2020 lalu.

Dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab ini, tim jaksa Kejatisu sudah pernah melakukan pemanggilan Kadis Perkim Paluta MH dan staf dijajarannya pada 22 Januari 2020 lalu, untuk dimintai keterangannya.

Tidak Sesuai NJOP

Diketahui, sesuai Laporan Pengaduan GPM Sumut dengan nomor 074/B5/LDK/GPM-SU/XI/2019 Tanggal 27 November 2019 ke Kejatisu, terkait dugaan korupsi Kadis Perkim Paluta, MH. Disebutkan sebelumnya, pembelian lahan seluas 4 hektar oleh Pemkab Paluta melalui Dinas Perkim kabupaten setempat, diduga tidak sesuai dengan NJOP, dan terindikasi telah terjadi Kompromi ilegal antara Kadis Perkim Paluta, Tim Appraisal, penjual tanah untuk kepentingan kantong pribadi.

Dalam laporannya mahasiswa membongkar dugaan sarat korupsi, karena belakangan diketahui lahan yang dibeli itu, tidak dalam kondisi steril alias status kepemilikan masih dalam konflik. Ironisnya, pembelian tetap dilakukan oleh Dinas Perkim.

Dan diduga tanah seluas 4 hektar yang berlokasi di Batang Baruar Jae, Kec. Padangbolak tersebut telah ada kesepakatan dinas, dengan penjual terkait keuntungan yang akan ditarik kembali untuk kepentingan personal yang berpotensi merugikan negara.

Kepala Kejatisu Amir Yanto didampingi Kasipenkum Sumanggar Siagian menerima perwakilan mahasiswa
Ditandatangani Kajatisu

Sebelumnya dalam aksi beberapa pekan lalu, perwakilan mahasiswa. GPM Sumut dan GAM Sumut bertemu langsung dengan Kepala Kejati Sumut Amir Yanto, membahas persoalan itu di dalam gedung Kejatisu.

Dipertemuan itu, perwakilan mahasiswa Siddik Siregar secara langsung menanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi, yang sudah mereka laporkan.

Dikatakan Sidik, dalam pertemuan itu Kepala Kejatisu memastikan laporan telah diberikan untuk dilakukan proses. Dan surat perintah penyidikan sudah ditandatangani Kepala Kejatisu serta sudah dibentuk tim dalam pengusutannya. Termasuk mempersiapkan tim turun ke Paluta untuk survei lahan yang dimaksud.

Penulis : Malkan Nst
Editor : Van Lubis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here