Prasasti peresmian perpustakaan SMA Negeri 8 Medan yang ditandatangani Dirut Bank Sumut saat itu Edie Rizliyanto/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Berbagai permasalahan yang mendera SMA Negeri 8 Medan yang berlokasi di Jl. Sampali No.23, Pandau Hulu II, Kec. Medan Area seperti tak ada habis-habisnya. Apalagi sejak posisi Kepala Sekolah (Kepsek) dipercayakan kepada Jongor Ranto Panjaitan, salah satu sekolah unggulan di Medan itu terus menerus dirundung berbagai persoalan yang tak biasa.

Belum tuntas kasus siswa siluman, perkara dugaan pemukulan guru honorer terhadap guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan banyak lagi, kini mencuat kabar baru yang lagi-lagi menyeret nama penguasa kebijakan sekolah, Jongor Panjaitan.

Kali ini, menyangkut dugaan korupsi dana BOS ke sekolah yang terindikasi lewat laporan yang terendus fiktif menyangkut pengembangan perpustakaan sekolah. Adalah Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPP Formapera) yang mengungkap kasus yang terindikasi telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut.

Dokumen laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 SMA Negeri 8 Medan via online yang diduga menyalah/foto : ist

“Kami menemukan indikasi korupsi dalamĀ  laporan yang kami duga fiktif terhadap proyek pengembangan perpustakaan di SMA Negeri 8 Medan yang menggunakan dana BOS triwulan kedua tahun 2019 yang dilaporkan Kepsek secara online,” beber Sekjen DPP Formapera Bambang Prabu, Kamis (6/2/2020).

Indikasi itu, kata pria yang akrab disapa Bembenk, bahwa pada peresmian pengembangan itu justru dilakukan oleh Dirut Bank Sumut yang kala itu dijabat Edie Rizliyanto.

“Apa korelasi antara Bank Sumut dengan SMA Negeri 8 dalam hal ini? Jelas Bank Sumut tidak membidangi pendidikan. Tapi kami yakin Bank Sumut punya itikad baik dalam menunjang pendidikan di Sumatera Utara. Tapi sesuai data yang kami dapatkan, pada 2019 tidak ada lagi proyek pembangunan, renovasi atau pengembangan terhadap perpustakaan ituĀ  Tapi anehnya kok ada laporan dana terpakai hingga ratusan juta rupiah untuk judul proyek yang sama?,” sebutnya.

Bembenk pun berasumsi, jika pun ada keikutsertaan Bank Sumut dalam urusan pengembangan perpustakaan yang dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditandatangani sang Dirut, tentu pasti ada dana yang bantuan yang dikucurkan oleh perusahaan milik BUMD Sumut itu.

“Kami sudah pegang bukti ada prasasti yang ditandatangani Dirut Bank Sumut pada 16 April 2018. Karena biasanya, jika sebuah perusahaan baik plat merah atau swasta dalam sebuah bidang seperti sekolah yang menyangkut pendidikan ini, pasti mereka ikut memberikan bantuan, seperti dana CSR misalnya,” tegas Bembenk.

Karena itu, lanjutnya, sangat besar kemungkinan ada permainan di balik laporan tentang pengembangan perpustakaan dengan anggaran BOS sebesar Rp257.990.000.

“Untuk itu, kami meminta aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian dan jika perlu KPK untuk menyelidiki kasus yang jelas-jelas telah merugikan negara ini,” tandasnya.

Sementara, terkait temuan tersebut, sejauh ini belum ada klarifikasi dari Kepsek Jongor Ranto Panjaitan.

Penulis/Editor : Yudis

 

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here