Kantor Kejati Sumut di Jl. Jenderal AH Nasution, Medan/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Pasca dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan (klarifikasi) oleh tim jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada Rabu, 22 Januari 2020 kemarin, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Padang Lawas Utara (Paluta), Makmur Harahap, ‘mendadak hilang’.

Bahkan ponsel pribadinya yang biasa digunakannya untuk berkomunikasi, tidak bisa dihubungi. Alhasil wartawan kesulitan untuk konfirmasi terkait pemeriksaan dirinya oleh Kejatisu.

Seperti diketahui, Kadis Perkim Paluta, Makmur Harahap dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim jaksa Kejatisu, terkait laporan pengaduan soal dugaan korupsi pembelian lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Untuk cek and recek atas informasi, sejak kemarin Onlinesumut berupaya menghubungi Makmur ke nomor seluler pribadinya 081262612XXX. Bahkan hal itu terus dilakukan berulang-ulang. Namun, nomor Kadis Perkim Paluta itu tidak bisa dihubungi karena terus menerus tidak aktif.

Untuk memastikan jawaban sang Kadis atas kasus yang kini membelitnya, Redaksi Onlinesumut lantas mengirimkan konfirmasi melalui pesan via WhatsApp ke nomor tersebut. Lagi-lagi, pesan konfirmasi tak terkirim. Hingga berita ini dimuat, Kamis (23/1/2020), nomor seluler milik Kadis Perkim Paluta tak juga bisa dihubungi.

Diketahui, Rabu kemarin sekitar pukul 10.00 WIB, Kadis Perkim Paluta Makmur Harahap bersama staf dijajarannya tiba di Kantor Kejatisu, Jl. Jenderal AH Nasution Medan, untuk memenuhi panggilan tim jaksa.

Pemanggilan Kadis Perkim Paluta oleh tim jaksa dari Kejatisu, berdasarkan laporan pengaduan Gerakan Aktivis Mahasiswa (PD GAM) Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi pembelian lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Pemanggilan Kadis Perkim Paluta dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian saat dikonfirmasi.

”Benar tadi Kejatisu panggil Kadis Perkim Paluta untuk diklarifikasi guna dimintai keterangan terkait laporan pengaduan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab Paluta,” sebut Sumanggar Siagian.

Ditambahkan Sumanggar, pemanggilan Kadis Perkim Paluta terkait laporan pengaduan mahasiswa mengatasnamakan GAM Sumut.

”Pemanggilan berdasarkan laporan resmi GAM Sumut ke Kejatisu. Dan mahasiswa juga beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa mendesak usut kasus dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab oleh Perkim Paluta,” tambah mantan Kasipidum Kejari Binjai tersebut.

Diketahui, Kadis Perkim Paluta, Makmur Harahap dipanggil Kejatisu menindaklanjuti laporan pengaduan GPM Sumut dengan bukti laporan nomor 074/B5/LDK/GPM-SU/XI/2019 tertanggal 27 November 2019.

Laporan GAM Sumut itu, perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian lahan Pemkab seluas 4 hektar yang berlokasi di Batang Baruar Jae, Kec. Padangbolak.

Dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab yang akhirnya membelit Kadis Perkim Paluta itu, setelah muncul indikasi pembelian lahan itu tidak sesuai dengan NJOP dan terindikasi telah terjadi Kompromi ilegal antara Kadis, Tim Appraisal, penjual tanah untuk kepentingan kantong pribadi.

Penulis : Malkan Nasution
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here