Aksi massa mahasiswa yang tergabung dalam Gampalas ketika menggelar mimbar bebas di Kejatisu/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jl. AH Nasution, Medan, kembali menjadi sasaran aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Padanglawas (Gampalas), Jumat (6/12/2019).

Ini merupakan aksi mereka untuk ke delapan kalinya, dengan mengusung isu serupa terkait dugaan korupsi 7 orang Kepala Desa (Kades) di Kab. Padanglawas.

Koordinator aksi Sadar Daulay dalam orasinya kembali menegaskan, kedatangan mereka kali ini tak hanya sekadar ‘berkoar-koar’, namun akan memberikan bukti dan resmi melaporkan 7 Kades yang ada di Kab. Padanglawas, antara lain Kades Aek Buaton, di Kec. Aek Nabara Barumun, Kades Bahal Batu, Padang Garugur dan Gunung Baringin di Kec.Barumun tengah, Kades Tarsihoda-hoda, Tobing Jae serta Tanjung Baringin di Kec. Huristak, Kab. Padanglawas.

Dipapakannya juga, diantara 7 Kades di Palas itu khususnya mantan Kades Aek Buaton berinisial HMN. Dalam temuan LHP tahun 2017 terhadapnya yang sampai saat ini belum di tindaklanjuti oleh kejaksaan.

Dikatakan Sadar, kasus ini sengaja terus mereka kawal, karena terduga mantan Kades Aek Buaton berinisial HMN, masuk kembali dalam bursa kandidat dan memenangkan pilkades baru-baru ini. Padahal diketahui, saat menjabat, HMN diduga telah menyalahgunakan APBDes tahun 2017.

Dugaan penyalahgunaan dana desa oleh HMN berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemkab Palas Nomor : 713/547/LHP/2018 tanggal 06 Juli 2018 ditandatangani Wakil Bupati Palas, H Ahmad Zarnawi Pasaribu.

Sadar Daulay juga mendesa Kejatisu lebih serius menangani permasalahan ini. “Jangan hanya memberikan kami janji-janji saja, karna kami sudah muak dengan janji. Sudah berapa kasus yang kami bawa ke kejaksaan ini, namun satupun tidak ada yang tuntas,” kecamnya.

Mereka juga sangat mengharapkan kinerja dari kejatisu, terkait laporan yang sudah mereka sampaikan sebelumnya.

“Tolong berikan ke Kasipidsus, dan jangan dibidangi oleh intelijen lagi, karna ini sudah berbentuk laporan. Harapan kami, laporan yang kami berikan ini jangan di berikan ke Kejari Padanglawas. Karena kami yakin Kejatisu lebih profesional untuk menangani permasalahan ini,” pungkasnya.

Penulis : Malkan Nst
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here