Kantor DPRD Kota Gunungsitoli/foto : ez

Onlinesumut-GUNUNGSITOLI : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli Tahun 2020 sekitar Rp789 Miliar dinilai cacat hukum.

Indikasi itu muncul mengingat pembahasan Ranperda belum dilaksanakan, sedangkan RKA baru diserahkan Pemerintah Kota Gunungsitoli setelah ketuk palu DPRD.

Hal tersebut disampaikan seorang mantan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli periode 2014/2019 yang meminta awak media ini tidak menuliskan namanya bahwa pembahasan APBD Kota Gunungsitoli terindikasi tidak sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata tertib DPRD Kota Gunungsitoli No. 01 Tahun 2018, Jumat (22/11/2019).

“Pembahasan APBD Kota Gunungsitoli 2020 diduga tidak sesuai PP No. 12 Tahun 2018 dan Tata tertib DPRD kota Gunungsitoli No 1 tahun 2018” tuding mantan anggota dewan itu.

Menurutnya, DPRD telah melaksanakan rapat Bamus tanpa undangan rapat kepada anggota Bamus. Kemudian DPRD dengan TAPD belum melaksanakan pembahasan Ranperda APBD karena RKA masing-masing SKPD belum diserahkan saat penyerahan nota keuangan.

“APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2020 terkesan cacat hukum karena rancangan peraturan daerah tentang APBD belum di bahas oleh DPRD dengan TAPD sebagaimana amanat pasal 17 PP 12 Tahun 2018,” tuturnya.

Kata mantan legislator ini, RKA SKPD baru diserahkan pemerintah ke DPRD setelah pengesahan APBD.

“Penyerahan nota keuangan dilaksanakan pada paripurna tanggal 24 Oktober 2019, secara aturan setelah paripurna nota keuangan yaitu Ranperda maka dilanjutkan pembahasan. Namun yang terjadi pada hari yang sama tanggal 24 Oktober 2019 langsung masuk agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi, artinya pembahasan Raperda belum di lakukan,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa dalam APBD 2020, ada sejumlah kegiatan yang tidak termuat pada pembahasan PPAS, namun tiba-tiba muncul di Ranperda.

“Saya mencurigai DPRD bersengkongkol dengan TAPD untuk tidak membahas Raperda karena RKA seluruh SKPD belum siap saat itu,” tudingnya kembali.

Sementara, hingga saat ini masih belum terkonfirmasi kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait pengesahan APBD Kota Gunungsitoli yang terkesan cacat hukum tersebut.

Penulis : Ezeg
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here