Sehari pasca OTT Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin, Akbar Himawan Buchari (atas kiri) sempat membuat video di Insta Story akun Instagramnya terkait isu penangkapannya yang berjudul 'Alhamdulillah Sehat'. Dalam video itu terlihat ia bersama sahabatnya yang sangat dikenal publik Medan yakni Samuel (bawah kiri) dan Jona (bawah kanan)/foto : dok IG

Onlinesumut-MEDAN : Penangkapan Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 16 Oktober 2019 lalu semakin menarik diikuti.

Terlebih setelah kasus ini semakin melebar hingga keluar struktur jajaran Pemko Medan. Usai menggeledah kediaman Anggota DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari dan kediaman ajudannya Fairuz Fendra alias Makte di pekan lalu, kini KPK secara resmi mengajukan surat pencekalan terhadap politisi Partai Golkar itu.

Sayangnya, sejauh ini KPK belum menjelaskan secara gamblang keterlibatan Akbar yang dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Namun Jubir KPK Febri Diansyah menyebutkan KPK telah mengirimkan surat pelarangan bepergian itu ke Ditjen Imigrasi.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama AKBAR HIMAWAN BUCHARI dalam perkara Penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Walikota Medan,” tulis Febri, Rabu (6/11).

Febri juga menyebutkan pelarangan itu dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019.

Kata Febri, pencekalan itu dirilis setelah Akbar Himawan Buchari, tidak mengindahkan panggilan KPK alias mangkir.

KPK Dituntut Transparan

Seperti diketahui, penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikediaman Anggota DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari di Jl. DI Panjaitan No 142, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, semakin menguatkan indikasi ada kasus lain yang sedang dibidik.

Signal itu semakin menguat setelah KPK juga menguat setelah KPK juga menggeledah kediaman Fairuz Fendra alias Makte, orang yang dikenal sebagai orang kepercayaan Akbar Himawan di Jl. Imam Bonjol, No 24E1, Lingkungan IX, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia.

Jika ditelisik, kasus ini sepertinya bukan hanya sekadar kasus ‘recehan’ terkait suap bawahan dalam hal ini Kepala Dinas di jajaran Pemko Medan kepada pimpinannya dalam ini tersangka Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin.

Sayangnya, KPK hingga kini belum terbuka tentang perkembangan kasus yang kini terus menggurita hingga menyeret-nyeret nama pihak diluar struktur Pemko Medan.

Benang merah itu secara tersirat memang sudah mulai terlihat. Karena sebelum duduk sebagai anggota dewan, sang politisi dikenal sebagai pengusaha muda sukses dan tajir.

Sebagai mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatera Utara, Akbar memang dikenal memiliki kepentingan dan kedekatan khusus dengan Dzulmi Eldin.

Berbagai proyek berpagu ‘wah’, khususnya di lingkungan Dinas PU Kota Medan, semuanya ditangani Akbar Himawan Buchari bersama sejumlah sohib dekatnya yang seumuran dengannya. Kekuatan besar dibelakangnya pun membuat nama anak mantan pengusaha Bus Medan-Aceh ini terus melambung dan semakin disegani.

Jona, pengusaha muda yang dikenal juga sagat dekat dengan Akbar Himawan Buchari dan para petinggi saat dikonfirmasi terkait sosok legislator itu, justru terkesan berkelit.

“Gak ada hubungan apa2 bg,mantan ketua hipmi jona bg, Waktu samasama di hipmi,” kilah Jona saat dihubungi Redaksi Onlinesumut via whatsapp pribadinya, pada Kamis 31 Oktober 2019 pada pukul 14.33 WIB.

Belum lagi pertanyaan berlanjut, Jona kembali mengirim pesan. “Maaf bg, gak ada wewenang jona ngasih berita apa2 bg. Maaf yang bg yudis jona cuman hubungan hipmi sebgai junior,” ucapnya.

Ketika ditanya seputar penggeledahan yang dilakukan KPK dikediaman Akbar dan Fairuz Fendra, tak lama kemudian Jona pun memblokir whatsapp Redaksi Onlinesumut.

Sementara, pengamat hukum Julheri Sinaga yang concern mengikuti perkembangan kasus OTT Dzulmi Eldin mengungkapkan, kunci dalam kasus ini adalah tansparansi.

“Artinya, KPK harus transparan dan berani mengungkap fakta sebenarnya apa temuan mereka dalam kasus yang menjerat Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin hingga akhirnya menyeret nama pihak luar,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2019).

Kata Julheri, langkah itu seharusnya dilakukan KPK, agar masyarakat Medan yang ingin kotanya bebas dari segala kasus korupsi, tidak bertanya-tanya atau menduga-duga kasus yang dicurigai bukan hanya sekadar suap antara Kadis ke pimpinannya.

“Saya yakin KPK sudah membongkar isi ponsel atau percakapan lewat ponsel antara Walikota, Kadis PU dan pihak-pihak lain sehingga ada pihak luar yang terseret dalam kasus ini. Jujur, itu memang hak KPK untuk tidak membukanya atau nanti dibuka pada saat persidangan. Tapi intinya, kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat, mengingat ini sudah menjadi preseden, mengingat ini hattrick alias Walikota Medan ketiga yang terjerat hukum sebelum masa tugasnya selesai,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here