AH dan DJN, kedua tersangka kasus proyek APBN TA 2016 berpagu Rp27 miliar untuk pengerjaan runway, taxiway dan apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan,  yang telah memicu kerugian negara mencapai Rp14,7 miliar saat digiring petugas Kejatisu/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa jam, penyidik Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek APBN TA 2016 berpagu Rp27 miliar untuk pengerjaan runway, taxiway dan apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan,  yang telah memicu kerugian negara mencapai Rp14,7 miliar.

Kedua tersangka tersebut adalah AH, rekanan proyek yang merupakan Direktur 2 PT Mitra Agung Indonesia dan Direktur PT Harawana serta DJN bertindak sebagai konsultan proyek.

“Keduanya ditetapkan penyidik sebagai tersangka  pada  16 Juli 2019.  Hari ini keduanya diperiksa sebagai tersangka dan penyidik berkesimpulan untuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan,” ucap Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian usai menahan keduanya, Selasa siang (8/10/2019).

Dijelaskan Sumanggar, dalam kasus ini penyidik menemukan penyimpangan dalam penggunaan uang negara. Dimana pada saat itu, UPBU Lasondre Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan mengadakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Pavement Classification Number (PCN) Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 meter persegi yang semula pagu anggarannya adalah sebesar Rp 27 M yang bersumber dari APBN Kemenhub RI.

Setelah melalui tahapan proses pelelangan, Pokja ULP menetapkan pemenang lelang yaitu PT Mitra Agung Indonesia dengan AH selaku Direktur II. Penandatanganan kontrak dilaksanakan 9 Feb 2016 oleh PPK dengan nilai kontrak Rp 26.900.900.000. Untuk pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PT Harawana Consultant dengan direktur DCN.

Pembayaran telah dilakukan hingga termin IV mencapai 80 persen senilai Rp 19.847.973.127,27 namun kelengkapan dokumen setiap termun tidak dilengkapi pada waktu pengajuan pencairan dana termyn I sampai termyn IV. Sementara kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai 43,80 persen.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ditemukan bahwa volume pekerjaan yang terpasang hanya 20 persen dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

“Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru menerangkan bahwa kerugian negara dalam kegiatan itu sebesar. Rp14,7 miliar,” papar Sumanggar.

Lebih jauh Sumanggar menegaskan, dalam kasus ini penyidik juga akan menetapkan tersangka lainnya, meski dia belum merinci secara detail identitas tersangka berikutnya.

“Pasti ada tersangka lain, nanti waktunya akan kita umumkan,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Chairul

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here