Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menunjukkan data nama siswa siluman di SMAN 8 Medan/foto : dis

Onlinesumut-MEDAN : Kasus dugaan masuknya puluhan orang siswa siluman alias diluar daftar nama kelulusan siswa versi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri 8 Medan semakin terang benderang.

Fakta itu diketahui setelah Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara yang sebelumnya menerima hasil reportase Onlinesumut, Jumat (20/9/2019) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah yang terletak di Jl. Sampali, Kel. Pandau Hulu II, Kec. Medan Area tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar yang memimpin sidak mengatakan, di sekolah tersebut pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SMAN 8 Medan Jongor Ranto Panjaitan.

“Dari keterangan awal yang kita dapat, bisa dipastikan memang terjadi penyimpangan. Yang bersangkutan (Kepala SMAN 8 Medan) juga mengakui adanya siswa yang masuk diluar daftar kelulusan PPDB Online,” tegas Abyadi saat dikonfimasi.

Menurut Abyadi, dari pemeriksaan yang berlangsung selama 2 jam, mereka menemukan ada sekitar 17 orang jumlah siswa siluman. Dan itu juga diakui Jongor Panjaitan.

“Jadi analisa kita, peluang penyimpangan itu muncul dengan memanfaatkan 20 orang siswa yang tinggal kelas atau dari kelas 9 tidak naik ke kelas 10 karena berbagai faktor penilaian guru di sekolah itu tentunya,” papar Abyadi.

Setelah pembagian raport naik-naikan kelas, kata Abyadi, sekolah memang diberi hak untuk mengajukan quota ke Dinas Pendidikan Sumut. Untuk SMAN 8 Medan quotanya 8 kelas. Satu kelas ada 36 siswa sehingga jumlah siswa baru yang bisa diterima sebanyak 288 orang. Kemudian dikurant 20 orang menjadi 268 siswa.

“268 lah quota mereka dan itu sesuai dengan pengumuman PPDB online. Di tengah perjalanan sebelum tahun ajaran baru dimulai, ternyata dari 20 orang siswa yang tinggal kelas, 17 orang keluar pindah sekolah. Nah, disinilah peluang penyimpangan itu terjadi. Masuklah nama-namu baru diluar nama yang diumumkan. Mekanisme cara masuknya nama siswa baru itulah yang kini masih kami selidiki,” bebernya.

Terkait hal ini, lanjut Abyadi, pihaknya secara intensif juga masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu aktor intelektual penyimpangan tersebut.

“Ini masih tahap awal, nanti kepala sekolahnya kita periksa kembali. Dari situ nanti ada pihak-pihak lain yang juga akan kami mintai keterangan soal mekanisme masuknya siswa yang tak berhak masuk, apalah nama penyebutannya. Intinya memang ada pelanggaran,” tegasnya.

Usai sidak, sekali lagi Abyadi menyatakan sangat kecewa dengan ditemukannya kembali kasus siswa siluman di sekolah-sekolah negeri tingkat lanjutan atas ini.

“Jelas sangat kecewa. Karena sejak awal kami terus menerus menekankan jangan sampai terulang, juga melakukan pengawalan dan pengawasan, namun tetap saja oknum-oknum yang nekad bermain melakukan pelanggaran terhadap Permendikbud dan Peraturan Gubernur,” sebutnya kesal.

Untuk itu, bersama timmya, Abyadi memastikan pihak Ombudsman akan nengusut ini sampai tuntas, termasuk menjerat seluruh pelakunya ke ranah pidana.

“Kami mau bukan sekadar pencopotan, siapapun yang terlibat harus dijerat secara pidana biar menjadi efek jera demi membersihkan dunia pendidikan dari mafia,” pungkasnya

Penulis/Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here