Surat Cabang Dinas Wilayah IV Dinas ESDM Sumut/foto : aji

Onlinesumut-LABUHANBATU : Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe diharapkan mengimbau seluruh Kepala OPD dan perangkat lainnya, agar menggunakan material dari usaha berizin dalam hal pembangunan demi menghindari jerat hukum dan kepatuhan regulasi.

Demikian pernyataan Kepala Cabang Dinas Wilayah IV, Dinas ESDM Provinsi Sumut, Apri Jayacakti Bhakti dalam surat tertulisnya yang disampaikan melalui KTU Zulkifli Peranginangin di Kota Rantauprapat, Senin (19/8/2019).

Zulkifli mengatakan, surat tertanggal 16 Agustus 2019 itu berisikan agar seluruh OPD dan aparatur desa yang melaksanakan proyek fisik baik menggunakan APBD maupun APBN untuk membeli dan menggunakan materialnya dari galian tambang pemegang IUP OP.

Dikatakannya lagi, dalam Pasal 161 UU No 4 tahun 2009 ditegaskan, setiap orang atau pemegang IUP OP atau IUPK OP yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari usaha berizin, dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

“Surat yang berlaku untuk Bupati di cabang wilayah empat (Labusel, Labuhanbatu, Labura, Asahan dan Tanjungbalai) itu juga berkaitan dengan kewenangan penuh tentang pajak pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara, Sekda Labuhanbatu, Ahmad Muflih saat dimintai tanggapan atas surat tersebut, hingga kini belum memberikan komentar. Konfirmasi via telepon selular belum berhasil karena handphone pribadinya tak kunjung aktif.

Penulis : Aji S Harahap
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here