Kegiatan Dialog Publik bertema 'Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik' yang melibatkan pihak PLN, legislatif, YLKI, LAPK dan Ombudsman RI yang digelar oleh PD IWO Medan/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Mencuatnya wacana permintaan kompensasi terkait pemadaman listrik di Jabodetabek beberapa waktu lalu, rupanya bukan hal baru bagi PT PLN (Persero).

Saat Sumatera Utara dilanda krisis listrik pada tahun 2015 silam, ternyata PLN pernah membayar kompensasi sebesar Rp50 miliar kepada pelanggan. Apalagi saat itu dampak dari defisit, terjadi pemadaman massal dan bergilir.

Hal itu, disampaikan oleh Eksekutif Vice Presiden PLN Opersional Regional Sumatera, Supriadi┬ádalam Dialog Publik bertema ‘Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik. Kompensasi Hanya untuk Warga Ibu Kota atau Seluruh Rakyat Indonesia’, yang berlangsung di Cafe Penang Corner di Medan, Sumatera Utara, Rabu sore (14/8/2019).

Dalam kegiatan yang dihelat Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kota Medan itu, Supriadi menjelaskan untuk kompensasi pemadaman listrik diberikan kepada seluruh pelanggan PLN di seluruh Indonesia, tanpa adanya perlakuan diskriminatif alias membedakan pelanggan di setiap daerah di tanah air ini.

“Di Sumatera Utara sendiri, kami pernah kompensasi dibayarkan kepada pelanggan pernah sampai Rp 50 miliar pada zaman banyak pemadaman di tahun 2015. Khusus di Medan bisa mencapai Rp 12 miliar,” jelas Supriadi.

Hanya saja dijelaskannya, pembayaran kompensasi tidak dilakukan secara tunai. Melainkan dengan pemotongan tagihan listrik pada bulan selanjutnya.”Jadinya, kompensasi diberikan secara nasional di Indonesia. Bila terjadi pemadaman listrik,” sebut Supriadi.

Supriadi juga memaparkan, untuk Kota Medan sudah ada komitmen bahwa gangguan listrik tidak boleh sampai 7 kali per harinya. Realisasi baiknya, hal ini tidak sampai dengan kebijakan tersebut.

“Jadinya, tidak tercapai 7 kali. Tidak sampai harus diberikan kompensasi akan mendiskon tagihan di bulan berikutnya. Untuk di Kota Medan dalam sebulan masih terhitung durasi 4 jam, 10 menit dan 9 detik secara komulatif pemadaman dan masih standar mutu pelayanannya,” ucap Supriadi.

Disisi lain, Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan yang turut menjadi narasumber mengatakan, sudah sepantasnya PLN langsung dibawah koordinasi Presiden RI, Joko Widodo dan tidak lagi dibawah naungan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Hal ini, untuk mengantisipasi permasalahan secara teknis mengakibatkan pemadaman listrik sehingga merugikan masyarakat.

“Langsung aja, menjadi Kementerian PLN yang langsung koordinasi dengan presiden,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai, wacana PLN dibawah koordinasi Presiden itu sangat layak, ketika semua orang melihat orang nomor satu di negeri ini tersebut, turun langsung ke Kantor PLN di Jakarta, Senin 5 Agustus 2019, usai terjadi pemadaman listrik ibukota dan sekitar Pulau Jawa, Minggu 4 Agustus 2019, pekan lalu.

“Presiden langsung datang kantor PLN, di Sumatera Utara bolak-balik listrik mati (padam), belum pernah datangi kantor PLN,” tutur Ketua Komisi B DPRD Sumut itu.

Ia juga mengkritisi kebijakan PLN, yang langsung mengeluarkan kompensasi bagi pelanggannya setelah didatangi Presiden Jokowi. “Bisa dinilai Diskriminatif. Bagaimana terhadap masyarakat di luar Ibukota dan Pulau Jawa yang mengalami pemadaman listrik,” ucapnya.

Sutrisno juga mendesak adanya perlakuan yang sama harus dilakukan perusahaan berplat merah itu.”Besok-besok terjadi pemadaman listrik langsung datangi saja kantor PLN. Didatangi eksekutif langsung berbicara kompensasi. Ini sesuatu yang mengejutkan,” pungkas Sutrisno.

Penulis : Chairul
Editor : Yudis

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here