Masyarakat Desa Araskabu, Kec. Beringin, Deliserdang memajang spanduk berisi penolakan terhadap rencana eksekusi lahan mereka oleh PN Lubukpakam yang dinilai sarat rekayasa/foto : ist

Onlinesumut-BERINGIN : Eksekusi lahan milik Harta Susanto dan Halim di Desa Araskabu, Kec. Beringin, Kab. Deliserdang oleh tim juru sita PN Lubukpakam, Jumat (9/8/2019), nyaris diwarnai bentrokan, menyusul perlawanan yang dilalukan warga.

Guna mengatisipasi hal tersebut, areal yang rencananya bakal menjadi areal proyek Bendungan Daerah Irigasi (DI), pihak PN Lubukpakam yang hanya mendapat pengawalan Petugas Satpol PP Pemkab Deliserdang akhirnya mundur dan memilih menunda eksekusi.

Ratusan warga Desa Araskabu, Kec. Beringin, Kab. Deliserdang, menghadang petugas juru sita PN Lubukpakam yang akan melakukan eksekusi/foto : ist

Dari pantauan di lapangan, pihak PN Lubukpakam terlihat hadir sekitar pukul 09.30 WIB yang dipimpin oleh kordinator lapangan sekaligus Panitera, Josen didampingi pihak Kementerian PUPR dan puluhan personel Satpol PP Deliserdang serta pihak kecamatan dan desa setempat. Sayangnya, tidak terlihat satupun petugas dari TNI dan kepolisian.

Begitu tiba di areal sengeketa, petugas juru sita dari langsung membacakan surat eksekusi kepada lahan milik Harta Susanto dan Halim. Namun usai membacakan putusan itu, warga bersama tim kuasa hukum mereka Arpani SH dan Rohdalahi Subhi Purba,SH,MH, yang sudah berkumpul di lokasi dengan membawa berbagai perlengkapan seperti kayu, langsung melakukan perlawanan.

Petugas juru sita PN Lubukpakam yang mendapat pengawalan Satpol PP Deliserdang saat menuju ke areal sengketa yang akan dieksekusi/foto : ist

Mewakili warga, Arpani dengan tegas mengatakan pihaknya menolak dan tidak menerima amar putusan proses eksekusi yang di keluarkan Ketua PN Lubukpakam No.11/eksekusi tahun 2019, karena masih adanya proses gugatan termohon eksekusi yang terkesan di paksakan.

“Kami menolak eksekusi ini, kalian PN Lubupakam hanya membawa petugas dari Pemkab Seliserdang (Satpol PP ) yang tidak ada kepentingan tanpa ada petugas keamanan polisi dan TNI. Biar kalian tau kami bukan penggarap dan bukan ada bangunan yang menyalahi aturan jadinya yang tidak berkepentingan harap keluar dari tanah kami, dan kalian jangan coba coba masuk ke tanah kami karena akan kami tuntut sesuai hukum yang berlaku,” tegas Arpani .

Sikap tegas itupun langsung disambut teriakan warga sambil mengusir petugas Satpol PP. “Kami menolak eksekusi ini,” teriak warga.

Meski mendapat perlawanan, Ketua Panitera PN Lubukpakam Josen yang merangkap Koordinator Lapangan, awalnya tetap ngotot dan memaksakan kehendak untuk tetap melakukan eksekusi. Namun banyaknya massa yang menghadang, pihak PN Lubukpakam akhirnya memilih mundur dan membatalkan eksekusi.

Bahkan alat berat yang rencananya akan dilibatkan dalam eksekusi ini, batal diturunkan. Petugas Satpol PP yang kalah jumlah pun hanya bisa ‘manut’ setelah dipaksa angkat kaki oleh warga.

“Penundaan eksekusi lahan untuk proyek bendungan DI Serdang ini sampai waktu yang tidak kita tentukan atau suasana kondusif,” ucap Josen.

Ia juga mengatakan eksekusi ini dilakukan
Karena ada dasarnya yaitu penintipan konsinyasi. “Konsinyasi sudah dititipkan dan sudah diterima pihak penitipan konsinyasi itu. Nah dasar kami menjalankan eksekusi ini penetapan dari Pak Ketua PN dengan No.11 eksekusi 2019 junto 1, konsinyasi 2019,” terangnya.

Sementara, usai dibatalkannya proses eksekusi, pihak kuasa hukum warga berencana akan menanyakan izin dilibatkannya Satpol PP dalam pengamanan lahan yang akan di eksekusi PN Lubukpakam kepada Bupati Deliserdang. Mereka menilai, hal ini sudah melang Tupoksinya selaku penegak Perda.

Di samping itu juga, mereka juga tengah mengawal proses hukum dugaan pemalsuan tanda tangan milik warga yang menjadi penyebab terjadinya konsinyasi ganti rugi oleh pihak Kementerian PUPR yang dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di Mapolres Deliwerdang pada Sabtu, 10 Agustus 2019 besok.

Penulis/Editor : Yudis

 

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here