Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI/foto : ist

Onlinesumut-MEDAN : Tak hanya mencopot Ketua KPU Sumut Yulhasni dan mencopot Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga dari jabatannya sebagai Divisi Teknis, DKPP juga mencopot jabatan Famataro Zai, sebagai Ketua KPU Nias Barat.

Di samping itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Xlll Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI.

Mantan Ketua KPU Sumut Yulhasni dan Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga yang terkena sanksi DKPP/foto : ist

Berikut Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI

2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu 1 Yulhasni selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut Sejak Putusan Dibacakan;

3. Menjatuhkan Sanksi peringatan keras Terakhir dan pemberhetian dari jabatan Divisi Teknis Kepada teradu lll Benget Manahan Silitonga selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Perovinsi Sumut Sejak Putusan Dibacakan;

4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan keras kepada teradu ll Mulia Banurea, teradu IV Herdiensi, teradu V Ira Wirtati, teradu Vl Syafrial Syah, dan teradu Vll Batara Manurung, masing- masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut sejak putusan dibacakan;

5. Menjatuhkan Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan ketua kepada teradu Vlll Famataro Zai, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;

6. Menjatuhkan Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan Divisi kepada teradu Xll Nigatinia Galo selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;

7. Menjatuhkan Sanksi peringatan keras kepada teradu IX Efori Zaluehu, teradu X Markus Makna Richard Hia, dan teradu XI Maranata Gulo, Masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;

8. Mejatuhkan Sanksi peringatan kepada teradu Xlll Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan dibacakan;

9. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak dibacakan; dan

10. Memerintah Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi Putusan Ini.

Demikian putusan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yakni, Harjono selaku Ketua Merangkap anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Rahmad Bagja dan Hasyim Asy’ari Masing- masing sebagai anggota, pada hari Kamis Tanggal 9-7-2019 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu Tanggal 17 -7-2019 oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing- masing selaku anggota, dengan dihadiri Pengadu dan teradu.

Salinan ini sendiri ditandatangani oleh seluruh anggota DKPP.

Seperti diketahui sebelumnya, terkaitan putusan ini, Yulhasni yang dikonfirmasi Onlinesumut via sambungan whatsappnya, hanya pasrah menerima putusan itu. “Dijalankan saja. Kita hormati keputusan DKPP karena ini final dan mengikat,” balasnya singkat.

Penulis : Aji S Harahap
Editor : Yudhistira

 

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here