Lokasi gudang arang yang diduga berbahan baku kayu bakau (mangrove) di Jl. Garuda I. No 4 (atas) dan Jl. Garuda 2 No 35 (bawah) Desa Sei Semayang, Kec Sunggal, Deliserdang/foto : ist

Onlinesumut-SUNGGAL : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (DPP GMP2SU), mengecam keras aksi pembalakan liar hutan bakau (mangrove) yang terjadi di Sumatera Utara.

Ketua Umum GMP2SU Rahmansyah Sirait mengungkapkan, sebanyak 52% hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak.

“Kalau diterus-teruskan, penduduk pesisir akan kehilangan tempat tinggal, dan biota di pesisir akan punah. Jangka panjangnya, ekosistem jadi tidak seimbang, dan kita yang tinggal jauh dari pesisir pun akan terkena dampaknya,” papar Rahman, Sabtu (1/6/2019).

Menurut Rahman, bisnis jual beli kayu mangrove yang cukup menjanjikan bagi masyarakat menjadi ajang meraup rupiah untuk memperkaya diri. Meski pada kenyataan akibat perusakan dan pembabatan Hutan mangrove berdampak terjadinya malapetaka banjir.

“Namun para mafia kayu arang bakau ilegal di Wilayah Sumut sepertinya malah semakin merejalela dan seolah tak tersentuh hukum sehingga tidak heran apabila transaksi ini terus berjalan dengan keuntungan yang sangat menggiurkan karena terjadi secara terstruktur dan masif,” kecamnya.

Padahal dibalik keuntungan yang menggiurkan itu, sambungnya, dampak negatif yang ditimbulkan di kemudian hari sangatlah buruk. Bahkan para mafia kayu arang bakau tersebut dengan mudahnya dapat memperoleh hasil hutan mangrove yang sejatinya dilindungi oleh negara.

Selain itu, akibat dari perbuatan para mafia kayu arang bakau tersebut negara dirugikan hingga miliaran rupiah pada sektor Pendapatan Provinsi Sumber Dana Hutan (PSDH) berikut Dana Reboisasi (DR).

“Pertanyaanya, apakah jual beli kayu ilegal dalam perspektif hukum akan mendapat sanksi dari para penegak hukum di negeri ini?” ucapnya.

Kerusakan dan kehilangan mangrove, kata Rahman, juga memicu pelepasan gas-gas rumah kaca (GRK), seperti korbon diaksida (CO2) dan metan (CH4). Artinya, kerusakan dan kehilangan mangrove menjadi salah satu faktor pemicu pemanasan global karena meningkatkan konsentrasi GRK dimaksud di atmosfer.

Kata Rahman, semua kembali kepada aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Dinas Kehutanan dan Pemerintah Daerah. Karena berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur, Orang perseorangan, dengan sengaja, Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Karena pada dasarnya pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan, serta larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove yang tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

“Dari investigasi kami, terdapat beberapa titik yang diduga sebagai penampung kayu arang bakau di Sumut, diantaranya di Jl. Garuda I No 4 dan Jl. Garuuda 2 No.35, Desa Sei Semayang, Kec Sunggal Kab. Deliserdang.

“Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh informasi bahwa para pemasok kayu arang bakau ilegal tersebut dalam setiap bulannya mampu menjual kepada penampung hingga ratusan ton, dengan keuntungan miliar rupiah setiap bulannya dan mereka sudah beroperasi puluhan tahun,” bebernya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (DPP GMP2SU), Rahmansyah Sirait usai menyampaikan pemberitahuan aksi ke Polrestabes Medan/foto : ist

Sesuai dengan fakta di lapangan juga, Rahman yang didamping Koordinator Lapangan M Hafiz Zikri dan Koordinator Aksi Alamsyah Hasibun diperoleh informasi, kayu arang bakau ilegal itu bisa sampai ke produsen ternyata di pasok oleh beberapa mafia diantaranya bernisial Her dan yang lainnya. Dan dari berbagai sumber diperoleh, kayu dari hasil pembabatan mangrove itu berasal dari Langkat, Aceh dan Kepri. Bahkan kayu arang bakau ilegal tersebut di ekspor hingga ke luar negeri dengan harga fantastis.

“Maka untuk menyikapi hal tersebut, kami akan berunjukrasa pada Senin 3 Juni 2019, pukul 10.00 WIB dengan sasaran aksi DPRD Sumut, Mapolda Sumatera Utara, Kantor Kejatisu serta ke kedua gudang arang bakau di Jalan Garuda I. No 4 dan Jalan Garuda 2 No 35, Desa Sei Semayang, Kec Sunggal, Deliserdang,” ancamnya.

Tuntutan aksi nanti diantaranya :

1. Meminta Kepala Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara memberikan kerja nyata dengan menolak melakukan kerjasama jahat dengan mafia kayu Mangrove Ilegal sebagai bentuk pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mangrove di Sumatera Utara
2. Mendesak Ketua DPRD Sumut untuk segera membentuk Tim Khusus dalam menyikapi persolan pengrusakan hutan mangrove yang terjadi secara terstruktural dan massif di Sumatera Utara
3. Mendesak Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk berkerja nyata dalam menangani permasalahan mafia kayu Mangrove Ilegal di Sumatera Utara sebagai upaya mewujudkan Sumut bermartabat seperti Visi-Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
4. Mendesak Kapolda Sumatera Utara memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara untuk menangkap mafia kayu mangrove atau pemasok kayu arang bakau ilegal di beberapa lokasi yang diduga penampungan kayu illegal seperti : Jl. Garuda I. No 4 Sei Semayang, Kec. Sunggal Kab. Deliserdang, Jl. Pendidikan No 148. Desa Sidormulyo, Kec. Sunggal, Deliserdang Km 12 Medan-Binjai, Jl. Marelan, Gang Rambong No 1 Medan Labuhan, dan Jl.Garuda 2 No 35 Sei Semayang, Kec. Sunggal, Deliserdang,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Yudis

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here