Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan (Foto: Budi W)

Onlinesumut-MEDAN: Hasil pengawasan dan penanganan permasalahan Pemilu 2019 dipaparkan oleh Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut), Sabtu (1/6/2019) di Medan. Dalam Ekspose Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 itu, terungkap bahwa banyak terjadi kasus ‘KDRT’ saat pemilihan calon legislatif.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, laporan perpindahan suara antarcaleg satu partai sangat tinggi di Sumatera Utara.

“Termasuk parah kita ini dibandingkan provinsi lain. Banyak kasus KDRT antar caleg sesama partai. Kebanyakan caleg yang mengadu tidak membawa dokumen asli karena masih dipegang oleh orang yang diberikan kewenangan,” ujarnya, kepada awak media.

Itu, lanjutnya, dikarenakan dampak dari tidak diaturnya mahkamah partai oleh Undang-Undang pemilu. Sementara itu, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Bawaslu Sumut dalam investigasi mereka, tidak ada ditemukan pergeseran suara dari pasangan calon 02 ke pasangan calon 01.

“Untuk Pilpres, Sumut termasuk yang diikutkan. Soal netralitas ASN, dan TNI, Polri. Kami akan berikan keterangan kepada MK,” jelas Syafrida.

Dirinya juga membeberkan pokok-pokok permasalahan yang terjadi saat pemilu di Sumut. Seperti, logistik pemilu, KPPS yang belum siap, adanya perbedaan data hingga masalah intergritas oknum penyelenggara.

Menurut Syafrida, hal tersebut menjadi arus besar dalam evaluasi pelaksanaan pemilu di Sumut. Seperti pemasalahan logistik misalnya yang terjadi di Nias Selatan, Medan, dan Deliserdang. Di tiga daerah tersebut, ada beberapa TPS yang lama dibuka karena keerlambatan logistik.

Mengenai intergritas oknum penyelenggara, permasalahan yanv ditemui adalah, ada petugas yang melakukan pemindahan suara dan pencoblosan sendiri. Tetapi Syafrida menjelaskan, Oknum PPK, KPPS, Panwascam dan Pengawas TPS yang berani bermain culas, sudah ditindak.

“Mungkin mereka melakukannya karena penyelenggara ad hoc. Sehingga tak perlu khawatir. Mereka melakukan tanpa mempertimbangkan perbuatan itu pidana pemilu,” tandasnya.

Penulis/Editor: Budi Wasisto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here