Puluhan mahasiswa gelar aksi di depan Kantor DPRD Sumut di Medan, Kamis (23/5/2019). Mereka menuntut kasus HAM saat orde baru diselesaikan. (Foto: Istimewa)

Onlinesumut-MEDAN: Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut) didatangi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) Koordinator Sumut, Kamis (23/5) sore.

Dalam aksi itu, para mahasiswa meminta agar kasus HAM pembunuhan aktivis di era orde baru diselesaikan. “Hingga saat ini reformasi sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu,” kata Tareq Adel yang merupakan Koordinator Aksi.

Selain itu, BEM-NUS juga melihat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam memutuskan kasus yang menyebabkan tewasnya para aktivis 98. Mereka juga menganggap, pembentukan Tim Asistensi oleh Menkopolhukam terkesan tumpang tindih dalam penegakan hukum.

“Pembentukan Tim Asistensi hukum yang dibentuk oleh Wiranto membuat nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini dicedarai,” ungkap Tareq.

Melalui aksi inilah mereka meminta agar pemerintah menuntaskan kasus HAM pembunuhan aktivis di Era Orde Baru yang belum terselesaikan sampai sekarang. Mereka juga menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam.

Karena menurut mereka, pemerintah terkesan diktator di negara demokrasi. Menteka juga menuntut untuk usut tuntas kematian KPPS karena satu nyawa sangat berharga dinegara yang menjunjung tinggi HAM.

“Oleh karena itu kami juga meminta Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi. Jika kedua negarawan tersebut tidak juga bisa melakukan rekonsiliasi, maka kami meminta keduanya ditangkap dan dicabut hak politiknya. Karena merekalah stabilitas keamanan terganggu,” tandas Tareq.

Penulis/Editor: Budi Wasisto

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here