Ketua BPP Prabowo-Sandi Sumut, Gus Irawan Pasaribu memberikan keterangan terkait hasil perolehan suara pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 02 itu secara nasional dan tingkat Sumut/foto : dis

Onlinesumut-MEDAN : Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi melontarkan kritik keras dengan mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019, merupakan pemilu terburuk. Kesimpulannya berdasarkan banyaknya pelanggaran sebelum dan saat digelarnya hari pencoblosan.

“Banyak sekali (pelanggaran). Sedang kami himpun, saya kira ini adalah pemilu yang terburuk sepanjang yang pernah saya tahu. Kita malu anak bangsa di luar negeri semuanya ribut,” ungkap Ketua BPP Prabowo Sandi Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan Posko Pemenangan Capres Cawapres Nomor Urut 02 di Jl. Setia Budi Medan, Jumat (19/4/2019).

Bahkan Gus Irawan mengatakan hal itu bukan lagi sekadar indikasi pelanggaran, melainkan sudah dalam kategori kecurangan yang jelas dapat dirasakan masyarakat sendiri.

“Sudah dari awal proses pemilu ini kita terus dicurangi kok,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumut itu.

Lebih jauh Gus juga mengkritisi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aparat negara yang cenderung ikut terlibat dalam kompetisi. Padahal mereka seharusnya dalam posisi netral.

“Penyelenggara, wasit turut main, aparat ikut main, ASN tidak netral, bahkan uang uangnya dari para ASN itu juga,” tuding Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Namun mantan Dirut Bank Sumut itu berharap bagaimana pun akhirnya, proses pesta demostrasi harus berjalan sesuai koridornya. Jangan sampai mencedrai demokrasi bangsa ini.

“Kita berharap ini proses harus berjalan sebagaimana seharunya. Penyelenggara sudahlah yang lalu, yang sudah  lewat, (sekarang ) ini kan amanah rakyat kalau kemarin dengan cara apa mereka lakukan mempengaruhi rakyat untuk memilih mau itu dengan bujuk rayu dengan uang dengan sembako. Itu cara mereka lah, sekarang rakyat sudah menjatuhkan pilihan ini,” jelas Politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, penyelenggara harusnya menjaga amanat rakyat. Hal ini dijalankan, supaya tidak boleh satu pun suara rakyat itu disalahgunakan.

“Kewajiban  penyelenggara dan saya kira adalah kewajiban kita semua masyarakat Indonesia menjaga apa yang amanah itu. Itulah yang terhitung kita konsisten menjaga amanah itu,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Chairul Fadly

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here