Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara Ahmad Ibrahim Hutasuhut/foto : dok

Onlinesumut-PANYABUNGAN : Sejumlah kasus dugaan korupsi yang terendus di
Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), terus menuai sorotan.

Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara Ahmad Ibrahim Hutasuhut yang turut buka suara, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan.

“Tak hanya di Sumatera Utara KPK juga harus membersihkan dugaan korupsi di Madina mulai dari Dinas Pertanian Madina” tegas Ahmad Ibrahim Sabtu (6/4/2019).

Terkait di Distan ini, kata Ibrahim, indikasinya semakin kuat setelah beberapa kali elemen masyarakat maupun mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka menuntut Kadistan Madina segera dipanggil dan mendesak BPK mengaudit kegiatan pada 2011 sampai 2019

“Artinya, kalau memang KPK berniat membantu Sumut lepas dari belenggu korupsi, sikat semuanya. Apalagi Madina punya track record jelek saat beberapa tahun lalu bupatinya pernah terjaring OTT KPK” ucapnya.

Sebelumnya, terkait dugaan korupsi tersebut, massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan (Formada-Tabagsel) serta Geramasu, tercatat sudah tiga kali menggeruduk gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Junaidi Siagian, Koordinator Aksi tersebut mendesak penegak hukum khususnya Kajatisu yang baru Fachruddin Siregar untuk segera segera memanggil Kadis Pertanian Madina Taupik Zulhendra Ritonga.

“Kami mendesak agar masalah ini segera diusut tuntas” teriaknya.

Dia juga menambahkan, kegiatan Distan diduga kuat berbau korupsi untuk memperkaya diri sendiri dari hasil uang negara.

Secara detail, Junaidi membeberkan, diantaranya terkait proyek Cetak sawah TA 2012, di Kel. Tapus, Kec. Lingga Bayu seluas 300 hektar dengan nilai Rp10 juta perhektar. Di Kec. Siabu 600 Ha (Huta Puli, Huta Raja dan Desa Huraba) Rp10 juta perhektar.

“Artinya, dalam tahun 2012 anggaran cetak sawah 9 miliar rupiah. Sehingga ada dugaan semua proyek cetak sawah di duga bau korupsi. Itu masih sebagian dari TA 2012 ada lagi satu ember lagi data kami untuk buka ke publik” beber Junaidi.

Misalnya, lanjut Junaidi, untuk pengadaan Padi GOGO 10.500 Ha. Kemudian 3000 Ha budidaya Jagung hibrida Rp6.045.000.000 dan 1000 Hektar PAT Kedelai dana Rp2.522.500.000.

“Sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana? ” ucapnya mempertanyakan.

Junaidi juga mengancam, jika tuntutan mereka tidak direspon Kejatisu sebagai penegak hukum, mereka akan membawa massa lebih banyak dan membuat laporan ke KPK di Jakarta.

“Kami juga akan melakukan aksi menginap di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera ini” ancamnya.

Penulis : Sakban Azhari Lubis
Editor : Chairul Fadly

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here