Onlinesumut-JAKARTA : Pernyataan Ketua Dewan Pers (DP) Yosep Adi Prasetyo, bahwa Dewan Pers adalah lembaga tunggal, langsung dibantah oleh Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi) Salim Djati Mamma.

Salim justru berpandangan, hadirnya lembaga pers sebagai konsekuensi berserikat secara konstitusi.

“Dewan Pers Indonesia juga bahagian dari undang-undang pers sebagai wahana sosial sehingga kehadiran lembaga ini bisa menjadikan pers Indonesia semakin sehat dalam rangka mewujudkan pers yang bebas dan bertanggungjawab” paparnya via telepon, Jumat (8/3/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Bung Salim ini, meski penetapan Dewan Pers itu sudah benar, tapi ia tidak disebutkan sebagai lembaga tunggal.

“Benar Dewan Pers kita akui sebagai lembaga pers di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, tapi tidak disebutkan jika Dewan pers adalah lembaga tunggal, dan tidak membatasi munculnya lembaga lain yang memiliki karakter yang berbeda, dalam rangka menyalurkan kebebasan berekspresi sebagaimana diamanahkan konstitusi” tegasnya.

Sebagai deklarator sekaligus tim formatur, Salim menjelaskan bahwa Kongres Pers Indonesia yang digelar di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 6 Maret 2019 lalu, merupakan tindaklanjut dari hasil keputusan Musyawarah Besar Pers Indonesia pada Desember 2018 lalu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
yang dihadiri oleh hampir 3000 wartawan dan pimpinan media dari seluruh Indonesia.

Menanggapi pernyataan dari Yosep Kalau mereka akhirnya membentuk Dewan Pers Indonesia, Salim pun kembali mempertanyakan, lantas siapa saja anggota yang akan mengadu ke mereka.

“Kalau Bung Yosep mengatakan siapa yang akan mengadu, pastinya Masyarakat Pers, yang tergabung dalam Sekertariat Bersama yakni 12 Organisasi yang mempunyai bukti legal” tandasnya.

Salim turut menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pers sebagai lembaga terpandang di dunia Pers Indonesia, bahwa pembentukan DPI adalah salah satu bentuk kejahatan karena dianggap mencoba mengangkangi Undang-Undang Pers.

“Ketua Dewan Pers itu yang telah mengangkangi undang-undang pers dan melecehkan profesi pers sebagai wartawan abal-abal. Kami tidak pernah merasa menjadi tandingan dari Dewan Pers. Dewan Pers Indonesia terbentuk demi menyelamatkan nasib 43.000 ribu media online dan ratusan ribu wartawan se Indonesia yang juga berhak untuk hidup layak, dan saudara Yosep harus minta maaf kepada DPI, karena telah melecehkan profesi pers, sedangkan kita tahu dia Ketua Dewan Pers yang tidak patut mengucapkan kata-kata itu“ kecam Bung Salim.

Ketum Perjosi ini juga mempersilahkan Dewas Pers melakukan regulasi, kebijakan dengan kewenangannya untuk anggotanya sendiri. Begitu juga halnya dengan DPI melakukan regulasi, termasuk kebijakan untuk Anggotanya sendiri pula.

Menurutnya Dewan Pers bukan satu-satunya wadah tunggal, sebagai lembaga yang mengatur kehidupan pers di Indonesia. Apalagiar kemerdekaan pers menjamin hal itu.

Ditambahkannya, pembentukan Dewan Pers Indonesia agar dapat mengakomodir kepentingan perusahaan pers di seluruh Indonesia yang mengalami kesulitan mengikuti proses verifikasi di Dewan Pers.

Menurutnya Salim juga, Dewan Pers Indonesia yang dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia akan memudahkan perusahaan pers melakukan verifikasi melalui Dewan Pers Indonesia Perwakilan Provinsi. Karena setiap warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemberitaan akan dengan mudah mengadukan keberatannya di daerah melalui Dewan Pers Indonesia Perwakilan Provinsi, sehingga pihak yang merasa keberatan pemberitaan tidak perlu mengadu ke Dewan Pers di Jakarta karena sudah ada perwakilan di setiap provinsi sebagai perwakilan yang siap melayani aduan masyarakat.

“Hal ini sekaligus untuk mencegah masyarakat melaporkan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena selama ini Dewan Pers tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga sering memilih penyelesaian sengketa pers melalui jalur hukum pidana bukan melalui mekanisme hak jawab dan kewajiban koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers” urainya.

Bung Salim menegaskan, jika Dewan Pers menentang berdirinya Dewan Pers Indonesia maka masyarakat Indonesia akan kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan atas sengketa pers.

“Dan dampak negatifnya, setiap perkara pers akan berujung laporan polisi yang sama saja dengan Dewan Pers membiarkan kriminalisasi pers terus menimpa wartawan. Sudah ada satu nyawa melayang karena harus membayar harga sebuah berita seperti salah satunya Almarhum Muhamad Yusuf, wartawan yang dipenjara karena Dewan Pers merekomendasi kasusnya diteruskan dengan pidana umum dengan alasan almarhum belum ikut UKW dan medianya belum terverifikasi Dewan Pers” imbuhnya.

Selain itu, Salim mengungkapkan masih banyak lagi wartawan yang sedang diproses polisi dan menunggu giliran dipenjarakan sehingga mengharapkan Dewan Pers Indonesia perlu mendapatkan legitimasi dari Presiden Republik Indonesia.

Penulis/Editor : Loly Opin Saestu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here