Han Min, pemilik tanah di Jl. Kota Bangun, Kel. Tanah 600, Kec. Medan Marelan, yang diduga diserobot Vihara milik Buddis Sigalovada, diapit humas PT ATIL Boasa Simanjuntak/foto : pijar

Onlinesumut-MEDAN : Bangunan Vihara milik Buddis Sigalovada yang terletak di Jl. Kota Bangun, Kel. Tanah 600, Kec. Medan Marelan, diduga telah menyerobot lahan milik PT Alam Tamanindo Indah Lestari (ATIL).

Tak itu saja, bahkan bangunan rumah ibadah itu juga terendus belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tudingan itu tentang pelanggaran atutan itu disampaikan secara gamblang oleh Han Min, yang juga mengaku menjadi korban penyerobotan lahan, di hadapan wartawan lewat konferenai pers di Jl. Adam Malik, Selasa (29/1/2019).

“Bulan februari 2018 diketahui ada pekerjaan pembangunan di lahan milik PT ATIL, yang mana persoalan ini saya ketahui melalui Suwardi pengawas lahan perusahaan. Dengan diketahui adanya kegiatan pembangunan di lahan milik PT ATIL, lalu Suwardi mendatangi dan menemui Kepling VII Kota Bangun yang bernama Zul,” beber Han Min.

Han Min juga memaparkan bahwa pada saat itu Suwardi selaku pengawas juga sudah berkoordinasi dengan Zul, Kepala Lingkungan setempat. Namun apa yang disampikan Zul tidak sesuai harapan Suwardi.

“Saya tidak mengetahui adanya pembangunan di lahan milik PT ATIL” sesal Han Min mengulang laporan Suwardi menirukan ucapan Zul.

Karena merasa kurang puas, Suwardi lalu melaporkan hal itu kepada Han Min. Lantas Han Min langsung menyurati Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan.

Setelah itu terang Han Min, DPKPPR Kota Medan melayangkan surat peringatan Nomor : 640 / 8442 / DPKPPR / VIII / 18 tertanggal 16 Agustus 2018. Lalu disusul surat peringatan kedua Nomor : 640 / 8960 / DPKPPR / VIII / 18 tertanggal 29 Agustus 2018, dan surat peringatan ketiga Nomor : 640 / 940 / DPKPPR / IX / 18 tertanggal 5 September 2018 kepada Yayasan Pubbarama Center, untuk menghentikan pembangunan dan mengurus perizinan. Namun surat yang dilayangkan tetap tak dihiraukan oleh Yayasan Pubbarama Center.

Kemudian, lanjut Han Min, DPKPPR Kota Medan langsung menyurati Satpol PP Kota Medan untuk melakukan tindakan. Sayangnya, sampai saat ini kinerja Satpol PP juga tidak terlihat. Terbukti, hingga kini bangunan Gedung Pusdiklat dan Pesantren Buddis Sigalovada masih berdiri.

“Memang ada pernah datang Satpol PP tapi hanya melihat saja dan tidak ada tindakan sama sekali. Ada apa ini, padahal jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Buddis Sigalovada di tanah saya” kesal Han Min.

Sementara itu, Humas PT ATIL, Boasa Simanjuntak juga membeberkan informasi bahwa pernah juga pihaknya melayangkan surat ke pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Resort Belawan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/364/XI/2018/SPK-TERPADU). Tapi lagi-lagi sampai sekarang tapi belum ada tindakan.

“Hal ini juga sudah kita laporkan ke pihak berwajib namun belum ada progres,” beber Boasa.

Padahal, akibat penyerobotan lahan tersebut, PT ATIL mengalami kerugian Rp 60.000.000.000.

Lebih jauh Boasa mengatakan, besok Rabu, 30 Januari 2019, rencananya akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Medan yang isinya mempersoalkan masalah penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Pesantren Buddis Sigalovada.

“Besok akan diadakan RDP di DPRD Kota Medan yang isinya membahas soal penyerobotan lahan. Dan akan hadir juga Kadis Perkim Medan, DPMPTSP Medan, Kasatpol PP Medan, Camat Medan Deli dan Lurah Kota Bangun,” pungkas Boasa.

Penulis : Pijar Kota
Editor : Chairul Fadly

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here