Masyarakat miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan kartu kendalinya sambil mengantre untuj mendapat bantuan dana dari Kemensos RI/foto : ilustrasi

Onlinesumut-LABUHANBATU : Berbagai hal terus dilakukan pemerintahan era ini, untuk membantu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salahsatunya lewat Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan lewat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Ironisnya, bantuan itu justru kerap dijadikan peluang sejumlah oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi lewat aksi ‘sunat’ bantuan tersebut.

Kasus itu pula yang kini terendus di Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara. Dana sebesar Rp500 ribu per KK yang dibayar per triwulan, kabarnya ‘disunat’ oleh petugas pendampingan PKH bersama petugas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang resmi diangkat pihak Kemensos RI dan Dinas Sosial Pemkab Labuhanbatu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu S Efendi Harahap melalui Kepala Sub Bidang Kesosialan Masyarakat, Lokot R bersama dengan Sub Bidang Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Labuhanbatu Junaidi saat dikonfirmasi Onlinesumut dikantornya, Kamis (20/12/2018) mengakui, adanya permasalahan di tingkat Kecamatan tentang dugaan penyelewengan dana bantuan PKH bagi masyarakat yang diduga petugas pendamping peserta PKH.

“Iya, kita juga sudah mengetahuinya pada minggu kemarin. Dan atas persoalan tersebut, kita telah panggil petugas pendamping PKH nya bersama petugas TKSK ke Kantor Dinas Sosial kabupaten ini. Kita sudah tindaklanjuti dan hal tersebut sudah kita selesaikan di kantor Dinas Sosial ini kemarin” kilah kedua pejabat tersebut.

Lokot dan Junaidi juga mengakui bahwa kasus dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan petugas pendampingan PKH tersebut terjadi di Kec. Panai Hilir.

“Ada juga informasinya terjadi di daerah Kecamatan Panai Tengah. Inikan daerah Kecamatannya jauh di daerah Pantai. Terkadang susah kali mengawasi mereka di daerah tersebut” ucap mereka kembali.

Masih menurut Lokot R dan Junaidi bahwa dana bantuan PKH di Kab. Labuhanbatu sudah digulirkan sejak 2015 lalu sudah disalurkan di 9 kecamatan se Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya, terkait data warga masyarakat kurang mampu yang layak mendapat dana bantuan sebagai peserta PKH, data itu keseluruhannya dari kantor Kemensos RI di Jakarta Pusat.

“Dinas Sosial Labuhanbatu tinggal menerima data masyarakat yang layak dapat dana bantuan PKH dari Kemensos RI. Masuk ke data kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Artinya, masalah data PKH itu tidak dari kita Dinas Sosial Labuhanbatu, itu dari pusat”, jelasnya.

Diterangkan mereka lagi, jumlah masyarakat sebagai peserta PKH se Kabupaten Labuhanbatu dari 9 Kecamatan yang terdiri dari beberapa Desa, jumlahnya mencapai ribuan orang.

“Lupa kita berapa jumlah pastinya, itu mencapai ribuan kepala keluarga sebagai peserta PKH. Sedangkan jumlah petugas pendamping PKH seluruhnya di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 45 orang. Untuk setiap kecamatan pendamping PKH ada 5 orang petugasnya dan pendamping PKH itu diambil dari warga masyarakat di daerah kecamatan setempat serta ada keterampilan untuk penyaringan oleh Kemensos Pusat RI secara online dan diangkat oleh kantor Kemensos Pusat melalui Online bersama dengan SK nya. Sedangkan TKSK PKH yang diangkat dari pegawai yang honorer di kantor Kecamatan. Setiap Kecamatan, petugas TKSK hanya satu orang dan ini bekerjasama dengan petugas pendamping PKH dan TKSK ini juga diangkat oleh Kemensos Pusat RI” urai mereka panjang lebar.

Terkait gaji 5 petugas pendamping PKH per kecamatan tersebut, sambung Lokot, langsung dari kantor Kemensos Pusat dengan besarab lebih kurang Rp 3 juta perbulannya.

Namun belakangan diketahui bahwa pencairan dan pengambilan dana bantuan PKH masyarakat di kcamatan, langsung dilakukan oleh petugas PKH. Bersama petugas TKSK PKH, mereka menarik dana bantuan PKH tersebut dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) di kecamatan. Petugas pendamping PKH dan TKSK dalam mencairkan dana bantuan di BRI yaitu dengan cara mengambil Kartu Kuning PKH dan ATM rekening peserta PKH dari warga masyarakat.

“Artinya, masyarakat peserta PKH sebagai pemilik buku tabungan dan rekening kartu ATM di BRI tersebut, tidak pernah mencairkan dan mengambil dana bantuan dimaksud secara langsung” terang Lokot.

Lokot juga menjelaskan bahwa dalam aturan Kemensos tentang bantuan PKH itu, secara tegas dinyataka bahwa petugas pendamping PKH dan TKSK PKH, dilarang melakukan pencairan serta pengambilan langsung ke BRI dana bantuan PKH tersebut.

“Sebenarnya, inilah yang membuat kendala dan persoalan di kecamatan juga di desa-desa bagi peserta PKH masyarakat tidak mampu tersebut. Misalnya di Kecamatan Panai Hilir, Sei Berombang. Di daerah tersebut belum ada BRI masuk. Jadi, peserta PKH terpaksa mencairkan dana bantuan PKH dengan cara pergi ke Kecamatan Panai Hulu yang sudah memiliki kantor BRI. Namun, dengan jarak tempuh mencapai 30 kilometer, membuat penerima enggan melakukan pencairan sendiri, sehingga inilah penyebab terjadinya dugaan penyelewengan pemotongan dana bantuan yang dicairkan langsung di BRI oleh petugas pendamping PKH dan petugas TKSK di Kecamatan” beber Lokot.

Kendati demikian, pihak Dnas Sosial Labuhanbatu, berjanji akan melayangkan teguran keras untuk kedua kalinya pada petugas pendamping PKH di Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 7 desa ditambah 1 Kelurahan.

Tujuannya agar mereka mengembalikan kartu peserta PKH masyarakat dan Kartu ATM PKH masyarakat itu, supaya petugas pendamping PKH dan petugas TKSK PKH Kecamatan Panai Hilir dan juga petugas di Kecamatan Panai Tengah serta Kecamatan lainnya.

“Jangan.coba-coba lagi menahan kartu rekening ATM peserta PKH dan jangan coba-coba lagi melakukan penyunatan dana bantuan masyarakat sebagai peserta penerima bantuan dana PKH tersebut. Bila hal dimaksud, ada kita terima lagi laporannya seperti itu, maka dengan terpaksa kita dari Dinas Sosial Pemkab Labubanbatu, akan bertindak tegas sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Ini sudah saya ingatkan. Kepada petugas pendamping PKH dan TKSK, dan nanti akan kita cek mereka. Agar tidak ada masalah di Pemkab Labuhanbatu di mata masyarakat” pungkas Lokot R.

Sebelumnya, awak media ada menerima laporan masukan dan sumber keterangan dari warga masyarakat yang berdomisili didaerah Kec. Panai Hilir berinsial ST (40) tahun.

Pada Rabu sampai Kamis lalu, Onlinesumut sengaja melakukan cek and ricek ke Kec. Panai Hilir. Dari hasil investigasi, indikasi penyelewengan itu terjadi dengan modus melakukan pemotongan sebesar Rp 50.000 per KK dan dicairkan per triwulan atau 3 bulan sekali dengan cara dirapel.

Hal itu juga diakui ASN pejabat Kaur Tramtib Kantor Camat Panai Hilir Erwin kepada wartawan. Bahkan ia mengakui hal itu sering terjadi setiap pencairan per triwulan. Bahkan, diakuinya ada masyarakat sebagai peserta PKH sampai beberapa bulan tidak mendapat.

“Ini petugasnya setelah ditegur nanti, baru damai dan mengembalikan uang dana bantuan kepada masyarakat peserta PKH itu. Kadang petugasnya ini, harus ditegur keras dan ditindak. Buktinya kan, petugas pendamping si B tidak datangkan pak ke kantor Camat bersama petugas TKSK berinisial EF. Sebab, orang bapak kan dari awak media sudah jauh datang dari Kabupaten,.ingin ketemu sama petugas PKHnya dan sudah janji dikantor Camat inika. Pak. Tidak berani mereka datang itu pak, sudah takut itu mau jumpa sama orang bapak. Nanti saja saya sampaikan. Pak Camat Panai Hilir ditelepon tadi mengatakan, ianya berada di kantor Bupati Kabupaten menghadiri rapat” ucap Erwin.

Sementara, ketika dihubungi melalui sambungan selularnya, petugas pendamping Koordinator Kecamatan PKH yang disebut-sebut bernama Budi dan petugas TKSK PKH Kecamatan bernama Efendi, keduanya mengaku ada urusan penting diluar.

Saat ditanya, mereka berdalih bahwa permasalahan dana bantuan PKH dimaksud, nanti akan diklarifikasi mereka secepatnya. Sayang, seperti mengelak, keduanya enggan menjelaskan kapan klarifikasi itu dilakukan.

Penulis : Moratua Tanjung
Editor : Teuku Yudhistira

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here