KTU Dinas ESDM Cabang Wilayah IV, Zulkifli Perangin-angin/foto : Hrp

Onlinesumut-RANTAUPRAPAT : KTU Dinas ESDM Cabang Wilayah IV, Zulkifli Perangin-angin mengimbau sekaligus meminta agar rekanan, pengusaha, perusahaan swasta dan milik pemerintah agar tidak membeli berbagai jenis material dari usaha penambangan ilegal.

Sebagai pihak yanf mengawasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), Asahan dan Tanjungbalai, Zulkifli mengingatkan bahwa larangan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“engerjaan proyek fisik di pemerintahan tengah berjalan. Untuk itu, dipesankan agar rekanan pemenang tender proyek agar tidak membeli material dari usaha penambangan yang belum mengantungi izin” paparnya, Minggu (28/10/2018),

Dijelaskan KTU Dinas ESDM Cabang Wilayah IV itu, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin, akan dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Dia juga mengakui, belakangan marak perbincangan hangat mengenai adanya rekanan pengerjaan proyek fisik yang menggunakan material dari usaha penambangan diduga tidak berizin, bahkan telah menjadi konsumsi pemberitaan media.

Untuk itu katanya, baik pengelola maupun pembeli berbagai jenis material dari usaha tidak berizin, segera memberhentikan aktivitas tersebut, jika tidak ingin tersandung kasus hukum.

“Sejak awal sudah kita sosialisasikan kepada pengelola, pengusaha serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar semua pengusaha tidak beroperasi jika tidak memiliki izin penambangan. Kepada perusahaan juga kita mintakan taat aturan,” tandas Zulkifli lagi.

Ditanya apa sikap pihaknya, Zulkifli menjelaskan mereka tengah meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan aparat, terkait sikap tegas yang akan dilakukan selanjutnya.

“Semua itu merupakan tim, karena saling berkaitan kepentingannya. Maka perlu koordinasi yang lebih terarah” paparnya.

Hal senada diutarakan oleh pemerhati lingkungan dan pemerintahan, Gunardi S. Bukan hanya pihak Dinas ESDM, Pemkab Labuhanbatu pun harus tegas dalam bersikap dan bertindak terhadap dugaan masih adanya usaha penambangan yang belum mengantungi izin.

Karena, selain tidak adanya jaminan peremajaan lahan bekas galian, juga akan berdampak tidak terkutipnya Pajak daerah yang memang menjadi salahsatu point penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota masing-masing.

“Jika berizin, pasti ada tahapan survei konsultan terkait dampak lingkungan atau lainnya, reklamasi bekas lahan galian serta PAD. Nah, Pemkab Labuhanbatu sebaiknya serius dalam hal ini,” sebutnya.

Informasi yang didapat, salahsatu LSM juga telah melaporkan adanya usaha penambangan/galian C ilegal yang masih beroperasi di sekitaran Desa Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu.

Penulis : AS Harahap
Editor : Teuku Yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here