Aksi massa Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PD Gam Paluta) terkait dugaan KKN dibalik Pengadaan moubiler di Dinas Pendidikan Kabupaten Padanglawas Utara Tahun Anggaran 2017/ist

Onlinesumut-MEDAN : Aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dibalik Pengadaan moubiler di Dinas Pendidikan Kabupaten Padanglawas Utara (Disdik Kab. Paluta) Tahun Anggaran 2017, mulai menyengat. Terendus pula adanya persengkolan antara oknum petinggi Disdik Paluta dengan kontraktor dalam proyek bernilai Rp3 miliar tersebut.

Masalah ini semakin terang, ketika puluhan mahasiswa tergabung dalam Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PD Gam Paluta), menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jl AH Nasution, Medan, Kamis (4/10/2018) sekitar pukul 11.30 WIB.

Selain mengusung spanduk berisi kecaman, lewat mimbar bebas, koordinator aksi PD GAM Paluta, M Saidal Siregar mengatakan, Dinas Pendidikan Paluta telah menganggarkan untuk pengadaan moubiler seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tahun 2017 senilai Rp3 miliar. Namun, diduga telah terjadi KKN dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut.

“Tahun 2017, Pemkab Paluta menganggarkan Rp3 miliar untuk SKPD nya (Disdik Paluta) dalam program pengadaan moubiler untuk SD dan SMP se Kabupaten Paluta. Dan itu dibagi dalam tiga tahapan lelang dengan masing-masing pemenang CV. HK, CV. S dan CV. SP. Namun, pada pelaksanannya tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan,” teriaknya.

Saidal juga membeberkan, ketiga perusahaan pemenang itu tidak mampu memenuhi apa yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Parahnya lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Pendidikan Paluta, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat serat terima barang, hingga pencairan keseluruhan nilai yang ditetapkan sesuai nilai lelang.

“Adanya dugaan KKN dan fiktif dalam pengadaan mobiler untuk SD dan SMP se Paluta ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018. Dinyatakan, pengembalian 60 persen ke kas negara dari total nilai lelang dan material yang digunakan tidak sesuai dengan bestek atau kayu klass II (hapas),” ungkap Saidal.

Lebih jauh dikatakannya juga, Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Drs UP bersama PPK dan perusahaan pemenang lelang, diduga bertanggungjawab atas pengadaan moubiler SD dan SMP yang didindikasikan sarat KKN dan fiktif.

“Diminta kepada Kepala Kejatisu untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dengan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Drs UP, PPK dan perusahaan pelaksana serta yang terlibat. Pengadan moubiler tersebut, kami duga negara telah mengalami kerugian,” tandasnya.

Menanggapi demo tersebut, Kajatisu, Bambang S Rukmono melalui Kasubsi Penkum/Humas Kejatisu, Yosgernold Tarigan dihadapan massa PD GAM Paluta mengatakan, berterima kasih atas atensi mahasiswa atas kasus tersebut. Yosgernold berjanji akan menyampaikan tuntutan PD GAM Paluta kepada pimpinan untukdilakukan tindaklanjut.

“Namanya pekerjaan atau pengadaan yang fiktif dan sarat KKN pasti harus diproses. Apalagi ini anggarannya di Dinas Pendidikan. Kami akan tindaklanjuti dugaan pengadaan mobiler SD dan SMP se Kabupaten Paluta,” sebut Yosgernold.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Drs UP ketika dikonfirmasi melalui selulernya 08127599xxx tidak berhasil dihubungi. Sedangkan, Jomson selaku PPK ketika dikonfirmasi ke selulernya 085358689xxx tidak mengangkat meski nada sambung aktif.

Dan pesan singkat (SMS) berhasil terkirim, namun Jomson tidak membalasnya. Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Pendidikan Paluta dan PPK, belum memberikan klarifikasi.

Penulis/Editor : Teuku Yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here