Surat Kemenhub yang berisikan penetapan pergantian nama Bandara Internasional Silangit di Tapanuli Utara, menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII/ist

Onlinesumut-TAPUT : Bandara Silangit di Kec Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara kembali menjadi sorotan, menyusul keluarnya keputusan Kementerian Perhubungan yang mendadak mengganti nama Bandara Internasional itu menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII.

Hal itu tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal Kemenhub Nomor 243/Srt/B IV/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 yang ditujukan kepada Sesditjen Perhubungan Udara dan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta, serta ditandatangani Biro Hukum Kementerian Perhubungan Wahyu Adji.

Isi petikannya yakni ‘Dengan ini diberitahukan bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan keputusan Menteri Perhubungan No KP 1404 Tahun 2018 tentang Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Internasional Silangit menjadi Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII pada tanggal 3 September 2018’.

Polemik lantas muncul atas perubahan nama tersebut. Bupati Taput Nikson Nababan yang seolah ‘kecolongan’, mulai bereaksi. Walau masih bingung, ia mengaku tak terlalu mempermasalahkan pergantian nama bandara, seiring dengan beredarnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1404 Tahun 2018.

Hanya saja, ia beranggapan, keputusan itu terkesan menciderai keputusan bersama anggota DPRD dan masyarakat sekitar bandara. “(Silangit) sudah ditandatangani Pak Presiden Joko Widodo,” kata Nikson, Jumat (8/9/2018).

Belakangan mencuat kabar, usulan pergantian nama itu dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Taput Mauliate Simorangkir. Dengan mengatasnamakan sekelompok oknum, pergantian nama itu kemudian diajukan ke Gubernur Sumut saat itu Tengku Erry Nuradi. Nikson sendiri kala itu sedang cuti karena ikut Pilkada sebagai petahana. “Seharusnya sebagai Plt harus menunggu Bupatinya aktif kembali,” ucapnya kecewa.

Ditegaskannya juga, Plt seharusnya tidak bisa mengambil kebijakan, kecuali dalam keadaan force majeur (darurat). Terlebih dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. “Kan sudah diresmikan Presiden (Silangit) itu. Kenapa harus dirubah lagi. Kesal sih enggak. Tapi kenapa bisa begitu,” ujarnya.

Harusnya, kata Nikson, jika ingin berganti nama, perubahan nama baru tersebut harus disetujui pemerintah kabupaten dan DPR. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk membahas namanya.

Nikson pun mengaku sudah disurati masyarakat. Mereka tetap ingin Bandara itu bernama Silangit. Nama Silangit ternyata punya akronim. Masyarakat menyebutnya Silang di Langit (Silangit).
“Kenapa lagi ada oknum-oknum yang merubah itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, Bandara Silangit mulai digarap sejak zaman penjajahan jepang. Tahun 1995 pembangunan baru dilanjutkan dengan perpanjangan landasan pacu menjadi 1.400 meter.

Masa Presiden SBY, bandara Silangit kembali diperpanjang runway-nya. Dan pada 2012 kepemilikan bandara dipindahtangan dari Kemenhub ke PT Angkasa Pura II. Infrastrukturnya dikebut hingga sekarang bertaraf Internasional.

Penerbangan internasional juga sudah mendarat. Dari Malaysia sekarang sudah bisa mendarat di sana. Bandara Silangit juga membantu menggenjot geliat
pariwisata Danau Toba. OS-01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here