Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar/ist

Onlinesumut-MEDAN : Tidak hanya mengundang reaksi warga Medan dan netizen di media sosial, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara juga angkat bicara terkait polemik pemberlakuan stiker ‘berbayar’ untuk bisa melintas di Lanud Soewondo.

Kepala ORI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menilai, pemberlakuan itu tidak sesuai urgensinya, kendati pihak Pangkalan Udara Soewondo menganggap jalur itu adalah jalan kesatrian yang harus steril. Pemberlakuan stiker itu pun sudah sempat disosialisasikan kepada pengendara.

Abyadi juga mengaku tidak sepakat jika penerapan stiker izin melintas untuk mengurai kemacetan di kawasan Lanud. Menurutnya itu hanyalah solusi yang sia-sia.

“Apa iya stiker bisa mengurai kemacetan?” Kata Abyadi lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (8/9/2018).

Abyadi memang mengakui, pada jam-jam tertentu, kemacetan kerap terlihat mengular terjadi di kawasan Jl Adi Sucipto. Menurutnya yang menjadi pangkal kemacetan adalah persimpangan empat Jalan Avros-Adi Sucipto.

“Pemberlakuan stiker belum tepat dijadikan sebagai cara mengatasi kemacetannya,” ujarnya.

Lebih jauh Abyadi juga mengaku heran jika pihak Lanud Soewondo berdalih pemberlakuan stiker itu untuk meningkatkan pengawasan keamanan di kawasan militer. Karena, kata Abyadi, di kawasan itu sudah mulai menjadi pusat bisnis yang ditandai dengan menjamurnya komplek pertokoan dan perumahan.

“Mestinya, untuk menjaga keamanan di pangkalan militer itu, masyarakat jangan diberi bebas. Tapi faktanya, itu sudah jadi kawasan bisnis, sehingga ini menjadi ancaman juga bagi keamanan pangkalan TNI AU,” jelasnya.

Abyadi juga mengaku heran, kenapa di seputar pangkalan militer banyak berdiri gedung mewah. Bahkan TNI AU juga mengklaim kawasan itu menjadi aset mereka.

“Ini kan aneh, di Aset TNI AU berkembang banyak gedung ruko yang diduga milik swasta,” ujarnya.

“Ombudsman akan mencoba mempelajari Juknis internal TNI AU yang menjadi dasar pemberlakuan sistem pemberlakuan stiker tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, kabar pemberlakuan stiker ‘berbayar’ untuk izin melintas membuat heboh jagad media sosial. Pro kontra terjadi karena polemik uang stiker itu. Apalagi, untuk mengurus stiker tersebut, pengendara harus merogoh kocek. Untuk mobil dikenakan biaya Rp30 ribu dan Rp 25 ribu untuk sepeda motor.

Namun Kapentak Lanud Suwondo Mayor SuS Jhoni Tarigan mengatakan uang itu untuk biaya pembuatan stiker. Padahal dalam Surat Edaran nomor : SE/02/VI/2018 yang dikeluarkan Lanud Soewondo tidak tertera soal tarif. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here