Mayjend (Purn) Christian Zebua (tujuh dari kiri) dan pengurus PM2P usai audiensi kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Bina Graha beberapa waktu lalu/ist

Onlinesumut-NIAS : Pemerintah pusat perlahan mulai melirik Kepulauan Nias, Sumatera Utara sebagai salahsatu dari 111 pulau terluar di wilayah NKRI.

Itu terlihat saat Perkumpulan Masyarakat Peduli Perbatasan (PM2P) berencana mempromosikan kemajuan pembangunan kawasan perbatasan melalui pesta penerbangan layang-layang Bendera Merah Putih Tandem 8 secara serentak di delapan titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan satu Pulau Terluar.

“Nanti kita terbangkan di Pulau Terluar (Kepulauan Nias-Pulau Simuk dan Wunga), Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan dan Malinau Malinau), PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau dan PLBN Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Oepoli dan PLBN Wini di NTT dan PLBN Skouw dan PLBN Waris di Papua,” ujar Agus Rahman, Sekjen PM2P dalam keterangannya via ponsel, Kamis (19/07/2018)

Kepulauan Nias salah satunya, kata Agus, dicetuskan saat audiensi Mayjen (Purn) Christian Zebua mengusulkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Bina Graha pada 13 Juli 2018 lalu agar Nias diikutsertakan.

“Awalnya hanya 8 titik. Sembilan titik karena pak Christian mengusulkan dan disetujui,” tutur Agus.

Penerbangan layang-layang serentak tersebut ikut serta dalam mempromosikan Asian Games ke-18 Jakarta – Palembang pada 18 Agustus 2018.

“Kita juga ikut serta mempromosikan Asian Games ke -18 juga mempublikasi keberadaan PM2P dalam meningkatkan akses para pegiat layang-layang hias sehingga produk keterampilan menjadi bagian dari ekonomi kreatif,” jelasnya.

Sementara, Mayjend (Purn) Christian Zebua mengungkapkan bahwa alasan usulan keikutsertaan Pulau Nias karena merupakan etalase terdepan bagian barat NKRI dan perlu penguatan, serta penentuan disetujuinya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bila ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.

“Nias perlu penguatan, saya mengusulkan Kepulauan Nias lebih dikenal dan diperhatikan serius oleh pemerintah pusat dimana Nias merupakan etalase terdepan bagian barat NKRI sebagai penguatan, penentuan disetujuinya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias menjadi satu DOB bila ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) Negara, sesuai kewenangan pemerintah dalam menentukan pertimbangan kebijakan strategis nasional berdasarkan amanat uu no. 23 tahun 2014,” Jelas Christian yang juga ketua Umum BPP-PKN itu di Gunungsitoli.

Rencananya, penerbangan layang-layang Bendera Merah Putih di Pulau Nias, dihadiri oleh lima kepala Daerah dan perwakilan P2MP sekaligus untuk mengajari masyarakat secara teknis pembuatan layang-layang tradisional Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi.

“Untuk lokasi masih dikoordinasikan Forkada Kepulauan Nias dan pelaksanaan teknis akan dibantu Kodim 0213 Nias,” imbuhnya. OS-ed/01

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here