Onlinesumut – NISEL : Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari empat desa di Kecamatan Aramo, diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Nisel. Pemeriksaan ini terkait dugaan pemotongan dana operasional dan honor mereka yang diduga dilakukan bendahara sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur 2018 berinisial TM sebesar Rp 5 juta per orang. Akibat ulahnya, TM dilaporkan anggota PPS dari 18 Desa se-Kecamatan Aramo.

Terperiksa masing-masing adalah Ketua PPS Desa Hilitotao – Saronasokhi Nduru, Ketua PPS Dao-dao – Orodugo Nduru, Ketua PPS Hiliadolowa – Kutipan Halawa, dan aggota PPS Desa Hume – Erieli Dakhi menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Polres Nisel.

Saronasokhi Ndruru usai memberikan keterangan mengatakan, pemotongan dana operasional dan honor dilakukan mulai November dan Desember 2017 dan Januari 2018. Alasan pemotongan untuk biaya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp 3 juta, untuk jatah KPU Nisel Rp 1 juta dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp 1 juta.

“Saya harap penyidik secepatnya memproses kasus ini hingga tuntas,” katanya, Senin (7/5).

Kasat Reskrim Polres Nisel AKP Anthony Tarigan yang dikonfirmasi melalui Whatsapp pada Selasa (8/5) hingga pukul 15.50 WIB, tidak dibalas pertanyaan. OS-Hal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here