Onlinesumut-MEDAN : Keberadaan bekas Wisama Kartini di Jalan Cik Di Tiro, Medan mulai memicu polemik, menyusul beredarnya kabar bahwa aset Pemko Medan itu telah ‘dilego’ kepada pihak ketiga. Bahkan mulai mencuat isu, bahwa bangunan yang merangkap kantor Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) itu, segera dialihfungsikan menjadi bangunan apartemen.

Situasi inipun akhirnya memicu perlawanan dari BKOW. Mereka mengaku bahwa saat dibangun kali pertama, Walikota Medan sudah menghibahkannya.

“BKOW Sumut sudah berkoordinasi kepada seluruh organisasi perempuan untuk menolak ini, serta mengumpulkan tanda tangan dan sudah kami kirim ke Yayasan dengan tembusan ke Walikota dan Gubernur. Kami telah dua kali melakukan pertemuan dengan Yayasan, dan waktu itu kita pertanyakan masalah ini, kemudian tanpa sengaja mereka mengatakan bahwa gedung ini hak guna pakai dan berahir pada tahun 2018,” kata Ketua Umum BKOW Sumut Kemalawati AE,  SH kepada Onlinesumut saat menggelar aksi penolakan di depan Gedung Wisma Kartini, Senin (7/05/2018).

Kemalawati menegaskan, jika berahir di 2018 dengan sendirinya (Yayasan-red) tidak dapat menggunakan dan dengan sesuai aturan, tanah itu harus dikembalikan kepada negara. Ironisnya, tanpa sepengetahuan para pegawai dan ketua BKOW, gedung tersebut faktanya sudah rata dengan tanah, dan hanya tersisa kantor.

“Jika memang gedung ini berakhir tahun 2018 ini, seharusnya kembali ke aset Pemko, namun kenyataannya dijual ke pihak ketiga untuk dijadikan apartemen,” kecam ketua yang membawahi 92 organisasi wanita ini.

Saat ditanyakan langkah yang akan diambil pihak BKOW dalam menyikapi kasus ini, Kemalawati pun memastikan pihaknya akan memperkarakannya.

“Kita akan melakukan upaya hukum, kita sedang mengumpulkan data-data kepemilikan aset gedung ini, namun yang jadi kendala, data-datanya masih sama Yayasan. Namun hal ini kami perempuan harus melawan ketika haknya diambil,” bebernya.

Kemalawati juga berharap kepada Pemko Medan dan Pemprovsu, bisa melihat masalah ini. Ia juga berharap Walikota dan Gubernur untuk duduk bersama dengan Yayasan untuk membahas alasan jika telah terjadi penjualan.

“Kami berharap, agar segera dilakukan mediasi dengan yayasan, dan juga Walikota serta Gubsu. Karena yang saya ketahui sejarah asal usul tanah ini adalah bantuan dari Walikota Medan dan donatur pembangunannya Gubernur Sumatera Utara (pada masa itu-red). Jadi kami tetap akan mempertahankan ini, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk mempertahankan gedung wanita satu-satunya yang ada di Sumatera Utara,” tegas wanita berhijab ini.

Sementara itu, mantan Ketua Umum BKOW Sumut yang saat ini menjabat sebagi penasehat, Halimah Hutagalung sempat menceritakan sejarah singkat berdirinya Gedung Wisma Kartini yang hendak dirampas secara paksa oleh pengembang yang terindikasi sudah berkorporasi bersama Yayasan.

“Pertama sekali Yayasan Gedung Wanita di pimpin oleh ibu Basyrah Lubis notabene ibu Walikota pada zaman itu, pada tahun 1958. Dia menjadi Ketua Yayasan Gedung Wanita Sumatera Utara dan pada saat itu diberikan tanah oleh Walikota Medan, sebagai hak pakai, dengan SK dari Kepala Badan Pertanahan Nasional No.280/IIP/BPN/1990 tentang Pemberian Hak Pakai, bersama-sama dengan Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini  yang di pimpin oleh ibu Kusno Utomo selaku istri dari Panglima Antar Daerah Pertahanan Sumut,” ucapnya.

Jadi lanjut perempuan yang sudah mempimpin BKOW selama 2 priode, pendiri gedung ini bukan Yayasan namun sumbangan dari Walikota Medan, Gubernur dan seluruh organisasi wanita dan tujuannya untuk kepentingan kegiatan organisasi wanita supaya ada di Sumateta Utara.

“Bayangkan semenjak 1958, gedung ini lah yang baru berdiri satu-satunya gedung wanita dan ini pulak yang mau dihancurkan dengan alasan tidak ada biaya perawatan,” ucap Halimah yang juga Ketua Lansia Sumut dengan mata berkaca-kaca.

Halimah juga memperotes tidak pernah adanya pemberitahuan tentang rencana penghancuran gedung yang tidak lagi dipakai pasca kebakaran beberapa tahun lalu.

“Kami tahunya hari Sabtu, tapi di hancurkan hari Kamis (pekan lalu-red). Yayasan lah yang menyuruh mereka menghancurkan gedung ini, tanpa sepengetahuan BKOW,” ujarnya kembali.

Informasinya, terang Halimah, gedung ini dihancurkan dengan alasan tidak ada biaya perawatan dan akan dialihkan ke pihak ketiga (pegembang). Namun BKOW di janjikan akan mendapat satu gedung bestmen dan uang Rp 1 miliar, namun mereka menolak, lantaran Yayasan tidak ada hak untuk itu, mereka hanya di berikan hak pakai oleh Pemko Medan, ini aset Pemko Medan, Pemprov dan Organisasi Wanita Sumut.

Sementara itu, Kepling 7 David juga ikut membenarkan penghancuran tesebut. Namun, menurut David penghancuran gedung tersebut dirinya tidak mengetahui dan juga tanpa memiliki ijin dari Kepling, atas proses penghancurannya

“Saya sandiri, selaku Kepling 7 dilingkungan ini, dilangkahi oleh mereka. sebab saat terjadinya penghancuran, mereka tidak minta ijin sama saya. Namun tiba-tiba saat ini, para pegawai kantor BKWO demo, menolak hancurnya gedung itu. Saya terkejut, sebab saya kira mereka tau,” ucap David kepada Onlinesumut di lokasi.

Pantauan dilokasi, para ibu-ibu yang sudah berusia puluhan tahun ini, melakukan aksi demo, di kantor BKWO yang sudah rata dengan tanah. Mereka menolak gedung ini dijadikan apartemen, sebab ini adalah aset pemko. Dan kini, para pengurus BKOW akan melakukan upaya hukum untuk mengembalikan kepemilikan gedung tersebut kepada mereka. OS-jar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here