Onlinesumut-NIAS UTARA : Puluhan aktivis anti korupsi di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD setempat di Lotu. Senin, (12/2/2018).

Para aktivis tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi terkait keresahan masyarakat menyangkut proyek pembangunan fisik yang dikelola Dinas Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nias Utara yang terindikasi sarat Korupsi.

“Kedatangan kami disini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal kebobrokan kinerja Kadis PUPR Nias Utara, Yulius Zai kepada lembaga DPRD” ungkap perwakilan aktivis Agus Hulu usai diterima Ketua DPRD bersama Ketua Komisi C Noferman Zega.

Dijelaskan Agus, selama hampir satu tahun Yulius Zai defenitif sebagai Kadis PUPR, ditemukan berbagai persoalan dan kejanggalan dalam pembangunan fisik tahun 2017 lalu, sehingga memicu keresahan masyarakat.

“Kurang setahun jadi kadis, terlihat jelas kebobrokannya dimana hampir keseluruhan pembangunan fisik khususnya yang dikelola PUPR amburadul, tidak berkualitas dan sarat korupsi” tudingnya.

Dicontohkan Agus, pembangunan tribun Nias Utara yang menelan anggaran Rp4 miliar tahun 2017, hingga kini masih belum rampung dan diduga mark up anggaran. Kemudian Kantor BKD Nias Utara senilai Rp2 miliar belum finishing dan diperkirakan baru mencapai 60 persen. Selain itu pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati senilai Rp2miliar belum juga rampung, dan kini hanya terlihat tiang dan atap yang berdiri.

“Ada sejumlah paket proyek di Nias Utara ini belum rampung dan masih dikerjakan rekanan sementara batas waktu pelaksanaan sudah selesai per 31 Desember 2017 lalu” ucap Agus.

Di hadapan peserta audiensi, Ketua DPRD Nias Utara Fo’anoita Zai berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi aktivis anti korupsi tersebut karena menurutnya meresahkan masyarakat.

Foanoita Zai juga mendorong Komisi C DPRD untuk membahas beberapa temuan tersebut untuk dijadikan bahan dengar pendapat dengan dinas terkait.

“Keresahan masyarakat perlu ditindaklanjuti dan aspirasi yang disampaikan, kita dorong komisi C DPRD untuk membahas lebih lanjut sbg bahan dengar pendapat” tutur Zai.

Di akhir pendapatnya, Foanoita meminta para peserta audiensi untuk segera menyampaikan bukti-bukti temuan di lapangan secara mendetail guna pembahasan untuk diteruskan kepada pihak penegak hukum.

“Saya Mengharapkan adanya bahan dan bukti secara detail untuk bahan komisi C untuk diteruskan ke penegak hukum” tegas Foanoita. OS-ed

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here