Onlinesumut-MEDAN : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah menerima pengajuan surat permohonan cuti dari beberapa Kepala Daerah (KDh) yang kembali mencalonkan dalam Pilkada serentak 2018.

Kabiro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Tanjung, Kamis (1/2/2018), dari delapan Kabupaten/Kota yang menggelar pesta demokrasi termasuk Pilgubsu, saat ini sudaj enam Kepala Daerah (KDh) di Sumut yang akan diganti sementara dikarenakan mengikuti proses Pilkada.

Basarin juga mengatakan, untuk proses permohonan cuti yang diajukan KDh yang kembali mencalonkan diri, saat ini Pemprovsu tengah melakukan proses mencari sosok pengganti sementara petahana yang cuti tersebut.

“Kalau surat pengajuan mereka (KDh yang maju dalam Pilkada 2018), sudah masuk ke kita. Karena memang kita minta ke mereka sebelum masuk masa kampanye pengajuannya harus dilayangkan terlebih dahulu, agar kita juga bisa cepat melakukan prosesnya disini,” sebut Basarin.

Sesuai Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sambung Basarin, pada pasal 70 disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

“Selanjutnya, cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Kemudian cuti yang telah diberikan Gubernur, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota,” papar Basarin.

Basarin juga turut merinci, KDh yang mengajukan cuti untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 di Sumut antara lain, Bupati Taput, Nikson Nababan, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Plt.Bupati Batubara, Hari Nugroho, Wakil Bupati Langkat, Sulistiyanto, Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu, serta Bupati Simalungun, JR Saragih.

“Jadi, dari mereka yang mengajukan cuti itu, ada yang akan diangkat sebagai Penjabat (Pj.) -nya, dan ada juga yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Jadi, misalkan Bupatinya yang maju, sementara Wakilnya tidak ikut maju, maka Wakilnya itu secara otomatis ditetapkan sebagai Plt. Akan tetapi, jika dua-duanya maju, terpaksa Gubernur harus menunjuk siapa Pj.nya,” imbuh Basarin. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here