Onlinesumut-MEDAN :¬†Siswa ‘tambahan’ SMA Negeri 2 Medan, Selasa (16/01/2018) menggelar aksi protes ke kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan. Mereka menuntut haknya sebagai siswa untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Di samping itu, lewat aksi ini mereka sengaja ‘pindah sekolah’ untuk mempertanyakan sikap pihak sekolaj yang tak memberikan rapor ujian semester karena dianggap ilegal lantaran masuk ke sekolah itu lewat jalur di luar PPDB Online yang menjadi ketentuan pemerintah.

“Kami meminta keadilan disini. Kami sudah datang untuk belajar di sana. Tapi guru juga tidak masuk. Sudah ikut ujian, dapat kartu belajar. Tapi selesai ujian kami tidak dapat rapor,” kata M Akbar, salah seorang siswa.

Para murid juga menuntut kejelasan status mereka di SMAN 2 Medan. Persoalan status kerap menjadi pemicu diskriminasi terhadap mereka.

“Kami ada 5 kelas. Pas kami masuk anak-anak kelas 3, kami diejekin anak siluman, kami sedih, belum lagi diluar. Kami mau tetap disitu,” pungkasnya.

Kisruh penerimaan peserta didik baru ini menyeruak setelah Ombudsman RI perwakilan Sumut menerima laporan ada 180 murid tambahan yang masuk diluar jalur PPDB Online ke SMA Negeri 2 Medan. Tak hanya itu, Ombudsman juga mendapat temuan ada 78 murid tambahan di SMAN 13 Medan.

Persoalan ini bahkan sudah dibahas hingga ke Jakarta dan hasilnya Gubernur Sumatera Utara memutuskan agar para siswa yang masuk lewat jalur tidak resmi tersebut pindah ke sekolah swasta dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

Namun para orang tua mereka tetap ngotot tidak memindahkan anak mereka meskipun berbagai resiko mengancam anaknya seperti tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik selaku sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here