Onlinesumut-MEDAN : Jalan Jopinus Ramli (JR) Saragih untuk merebut kursi orang nomor satu di provinsi ini sepertinya mulai terusik. Karena di tengah ambisinya, calon Gubernur Sumatera Utara yang tercatat sebagai Bupati Simalungun aktif ini malah terseret kasus.

Bersama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Simalungun Mixnon Andreas Simamora, ia dituding telah melakulan pelanggatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2010.

Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pemungutan pajak daerah kepada pihak-pihak terkait.

Isu itu yang diungkapkan Ketua GARANSI Henri Sitorus dalam aksi puluhan massa dari Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) dan Gerakan Rakyat Membaca (GEMA-BACA), Kamis (11/1/2018). Mereka pun mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk memeriksa kedua orang ini dalam aksi yang mereka gelar di institusi Adhyaksa tersebut di Jalan Jenderal AH Nasution, Medan.

“Kita minta JR dan Mixnon Andreas Simamora segera diperiksa oleh Kejatisu karena mereka sudah melakukan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2010, sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah atas realisi belanja insentif pemungutan PPJ sebesar Rp987.698.903,” teriak Sitorus.

Henri secara gamblang membeberkan, JR dan Simamora sudah melanggar dan mengngkangi Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang jabatan dengan memanfaatkan semua dinas, khususnya DPPKAD Kabupaten Simalungun.

Sementara Jaksa Penerangan Hukum (Penkum) Yosgernold Tarigan SH MH menyebutkan, pihaknya selalu responsif menerima massa untuk menyampaikan aspirasi kepada pihaknya.

“Terima kasih. Ini kita terima sebagai informasi, namun jika memang ada fakta dalam hal ini datanya, maka silahkan sampaikan ke Kejatisu,” sebut Yosgernol Tarigan di hadapan massa.

Dalam aksi itu, tidak hanya berorasi, dalam mimbar bebas yang mereka gelar, massa juga membakar foto JR Saragih dan Foto Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora sebagai bentuk wujud kekecewaan terhadap dugaan KKN terencana tersebut dengan memanfaatkan jabatan mereka yang telah kangkangi dan langgar. OS-01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here