Onlinesumut-MEDAN : Kolonel (Purn) Abednego Sembiring, hingga kini berharap agar Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpaw bisa menindaklanjuti laporannya, terkait indikasi keterlibatan anak buahnya yang bertugas sebagai penyidik kasus agraria (tanah), dalam lingkaran mafia tanah yang tengah ditanganinya.

Abednego melalui kuasa hukumnya Mahyuna Nasution SH mengungkapkan, bahwa dugaan keterlibatan itu terendus saat ia melaporkan notaris Adi Pinem dan Hendra Markus Susila Ginting yang dituduh telah melakukan pemalsuan surat tanah seluas 789 meter persegi mililknya di Jalan Tritura, Kecamatan Medan Johor.

Laporan itu tertuang dalam laporan No LP/68/I/2013 SPKT III Poldasu di Medan tanggal 17 Januari 2013 yang berisi laporan terhadap kedua notaris itu dengan sangkaan pelanggaran pasal 266 (1)(2), pasal 264 (1)(2) dan atau pasal 378 KUHPidana yang berkaitan dengan tindak pidana membuat dan menggunakan keterangan palsu dalam bentuk akta autentik serta pidana penipuan.

“Ini dilaporkan klien saya, karena tanah yang baru berstatus perikatan, tapi kepemilikan dialihkan secara sepihak oleh kedua terlapor itu sehingga klien saya dirugikan” ungkap Yuna kepada wartawan, Sabtu (18/11/2017).

Namun anehnya, kata Yuna, pada tanggal 26 April 2013, kliennya malah mendapat surat berisi mohon pencabutan atas laporan No LP/68/I/2013 SPKT III Poldasu, meski hal itu tidak pernah dilakukan

“Jelas kami bantah. Lalu kami mempertanyakan hal itu ke pihak penyidik Poldasu. Sudah kami sangkal itu, tapi penyidik mengaku bahwa turut pula sudah dilakukan uji laboratorium krimibal (labkrim) yang menerangkan bahwa tanda tangan pada surat pencabutan laporan itu identik dengan tanda tangan klien kami” bebernya.

Satu hal yang mencurigakan, lanjut Yuna, penyidik justru enggan bersikap transparan saat pihaknya meminta tentang pencabutan laporan itu secara detail termasuk Berita Acara hasil Labkrim.

“Kami tanyakan langsung ke penyidik siapa orang yang menyerahkan surat pencabutan laporan itu. Tapi sampai sekarang permintaan kami itu tak pernah direspon penyidik. Anehkan?” ucapnya heran.

Kecewa dengan sikap yang telah merugikan kliennya itu, lanjut Yuna, kemudian kliennya membuat laporan polisi No LP/1359/XII/2014 SPKT III tanggal 5 Desember 2014 tentang dugaan terjadinya tindak pidana membuat atau memalsuka surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana.

“Dengan adanya 2 laporan itu. Kami juga telah melayangkan surat kepada Bapak Kapolda Sumut Kami berharap kepada Kapoldasu Irjen Paulus Waterpaw, pertama bisa segera menindaklanjuti laporan klien kami. Kedua, kami juga meminta Pak Kapolda menindak tegas oknum penyidik yang dengan sengaja telah mengaburkan perkara ini sehingga menghilangkan hak-hak klien untuk menuntut haknya kembali” tegas Yuna seraya mengatakan surat itu juga ditembuskan kepada Presiden, Kapolri, Komplonas dan Komisi III DPR RI.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari kepemilikan tanah seluas 789 meter persegi di Jalan Tritura, Medan atas nama Abednego sembiring dan Nurlia dengan alas hak 3 surat, 1 berstatus SHM dan 2 lainnya berstatus SK Camat.

Di tahun 2013 lalu, tanah tersebut berniat akan dijual seharga Rp2,8 miliar. Lalu muncullah pembeli seorang pria Tionghoa bernama Aciang yang langsung berurusan dengan kedua pemilik tanah itu.

Lewat notaris Adi Pinem dan anggotanya Hendra Markus Susila Ginting, kemudian terjadilah transaksi dengan panjar Rp300 juta untuk tanah berstatus SK Camat yang dipegang Nurlia. Kemudian dijanjikan akan dibayar Rp500 juta asal kliennya dan Nurlia mau menandatangani perikatan sekaligus menyerahkab ketiga surat.

“Uang Rp500 juta itu belum dibayar saat surat itu sudah diberikan klien kami dan Ibu Nurlia kepada Aciang dan notarisnya” beber Yuba.

Namun belakangan, tanpa sepengetahuan mereka, surat atas nama Abednego dan Nurlia justru sudah dialihnamakan lewat rekayasa sehingga berubah menjadi atas nama Hendra Markus Susila Ginting.

“Kita duga kuat antara Aciang dengan kedua notaris itu sengaka melakukan mufakat jahat. Karena notaris itu ditentukan oleh Aciang. Kami pastikan dalang dari kejahatan ini Aciang. Permainan mafia ini yang wajib dibongkar pihak kepolisian. Kami juga berharap ini bisa jadi perhatian presiden yang sangat perhatian dengan kasus mafia seperti ini” pungkas Yuna. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here