Onlinesumut-MEDAN : Surat dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN bernomor S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 yang menyinggung tentang kondisi makin memburuknya ‘kesehatan’ keuangan PT PLN (Persero) yang beredar sebulan lalu menarik untuk diketahui sudah seperti apa.

“Menkeu kami sarankan agar segera menjelaskan esensi dan respon dari pihak yang disurati sebab hal itu sudah banyak diketahui publik. Saatnya Menkeu untuk membukanya kepada masyarakat. Apalagi Menko Maritim sudah mengakui ada kendala PLN, mirip terkait seperti analisa Menkeu” sebut Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) disela kunjungannya kepada Wartawan di Medan, Kamis (16/11/2017).

Apalagi, lanjutnya, karena sempat pula Dirut PLN ‘merajalela’ membela diri, sehingga terkesan malah jadi Menkeu yang salah karena menulis hal tersebut.

“Kami sependapat dengan Menkeu, sebab dari model tata kelola kinerja pembangunan proyek di lingkup PT. PLN terkuak nyata bagaimana mereka dalam waktu 3 bulan terlihat tidak maksimal bekerja” ujarnya.

“Lihat saja di Unit Induk Pembangunan II PT PLN di Sumatera Utara di kuartal terakhir ini terlihat begitu minim capaian. Itu sudah tentu akan sangat mempengaruhi organisasi PLN secara keseluruhan” beber Junisab.

Masa pembangunan kelistrikan yang jadi primadona Presiden Joko Widodo saja, kata Junisab, terlihat tidak maksimal. Apalagi untuk yang hanya sekedar menjadi target perusahaan.

Ternyata pula, kinerja yang lambat terlihat itu penuh dengan dugaan penyimpangan kewenangan.

Secara gamblang Junisab juga merincinya lewat uraian sesuai data-data. Pertama tenggat waktu pelaksanaan tender yang terlalu panjang. Sejak akhir Agustus 2017 untuk menentukan tender saja molor.

Kedua, tender dilakukan berulang. Padahal pekerjaan yang ditenderkan sama, tapi rekanan yang diundang kerap berbeda dalam dua kali undangan.

Ketiga, sistim penentuan rekanan dilingkup PT PLN yang dikenal dengan istilah daftar penyedia tetap (DPT) dilakukan dengan tidak faktual. Justru perusahaan yang kerap pemenang namun selalu menjual kembali proyeknya kepada pihak lain yang malah diadopsi.

Keempat, jika sebelumnya ada perusahaan yang sudah didepak dari DPT namun tanpa perlu model ‘penyembuhan’, secara seketika bisa masuk kembali dalam DPT. Perusahaan yang sudah pernah dicap cacat di PT PLN bisa dengan mudah jadi kategori tidak bermasalah.

Kelima, perusahaan yang menjadi rekanan PT PLN tidak dengan teliti diversifikasi terkait persyaratan sertifikasi dan atau keahlian ketenagalistrikan baik untuk perusahaan maupun tenaga ahli seperti yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dalam SK nomor 10 tahun 2016. Jika tidak diikuti dengan baik maka hal itu berpotensi membahayakan kualitas pembangunan kelistrikan yang sangat spesifik.

Dan terakhir, pria kelahiran Sumut itu sebutkan, rekanan PT. PLN tidak terdeteksi dengan valid, sehingga bisa diberi pekerjaan jauh melampaui kemampuan perusahaannya atau sisa kemampuan paket (SKP) seperti yang diatur oleh Presiden.

“Itu salah satu faktor yang kerap mengakibatkan mangkraknya proyek dilingkup PT. PLN. Kami sarankan, karena sektor kelistrikan adalah strategis bagi bangsa dan negara, sebaiknya aparat hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan segera meneliti dengan baik dugaan penyimpangan itu” tegasnya.

“Jangan sampai mangkrak dahulu baru diperiksa. Masa penegak hukum kalah cerdas oleh penyimpang” tutup mantan anggota Komisi III DPR RI itu. OS-01

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here