Onlinesumut-MEDAN : Momen Hari Pahlawan diperingati massa buruh dengan aksi turun ke jalan menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), serentak di seluruh Indonesia. Massa yang akan melakukan domonstrasi berasal dari Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan.

Pimpinan aksi Tony Rickson Silalahi dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW FSPMI) Sumut yang dikonfirmasi Onlinesumut.com mengatakan, massa akan berkumpul di depan Istana Maimun Medan Pukul 10.30 WIB, lalu longmarch ke kantor gubernur di Jalan Diponegoro Medan.

“Seribuan buruh yang akan turun. Tuntutan kami, cabut PP 78 tahun 2015, tolak kenaikan UMP Sumut dan naikan menjadi Rp 2,6 juta, dan naikan UMK Medan, Deliserdang dan Serdangbedagai menjadi Rp 3,2 juta,” kata Tony, Kamis (9/11) malam.

Dia bilang, UMP Sumut 2018 sebesar Rp 2,1 juta yang ditetapkan gubernur pada Rabu (1/11) membuat buruh sangat kecewa. Buruh menilai UMP tersebut jauh dari harapan para buruh.

“UMP ini tidak akan membuat buruh hidup layak, kami sangat kecewa. Dengan kenaikan yang kecil itu, buruh tidak akan mampu menghidupi keluarganya. Buruh terpaksa harus bekerja ganda untuk menutupi kebutuhannya,” ucapnya.

Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo menimpali, seharusnya gubernur melakukan dikresi kenaikan UMP dengan mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dirinya menilai gubernur tidak pernah memikirkan kehidupan dan nasib buruh, padahal telah berpuluh kali melakukan unjukrasa menuntut kenaikan UMP yang tertinggal jauh dengan daerah lain sejak lima tahun lalu.

“UMP DKI pada 2010 Rp 1,1 juta, UMP Sumut hanya Rp 950.000. Di 2017 UMP DKI mencapai Rp 3,3 juta, UMP Sumut cuma Rp 1,9 juta. Jauh kali selisihnya,” ucapnya kesal.

Untuk itu, dia meminta gubernur merivisi kenaikan UMP 2018. Kalau tidak, para buruh di Sumut mengancam tidak akan memilih Erry Nuradi menjadi gubernur kembali pada Pilkada 2018 mendatang.

“Buruh akan boikot gubernur jika tidak melakukan revisi. Kami tidak akan memilihnya lagi menjadi gubernur. Kami menuntut UMP naik menjadi Rp 2,5 juta,” tegasnya.

Willy menyampaikan, mereka akan menggelar aksi besar-besaran di kantor gubernur dan beberapa kabupaten dan kota untuk memperjuangkan kenaikan upah.

“Kalau diperlukan, buruh akan melakukan aksi menginap di kantor gubernur sampai UMP Sumut 2018 direvisi,” pungkasnya.

UMK Rp 3 juta

Usaha Tarigan selaku Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Kimia dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI) Kota Medan-Kabupaten Deliserdang juga mengatakan tidak menerima kenaikan UMP 2018 tersebut. Namun pihaknya tidak mau terpaku dengan UMP, mereka lebih fokus memperjuangkan UMK.

“Untuk Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, kami mau UMK-nya Rp 3 juta. Besok kami rapat dengan Dewan Pengupahan Kota Medan, kami 23 elemen buruh meminta gubernur menetapkan UMK di Sumut sesuai kondisi riil, bukan dihitung matematis melalui formula PP 78 itu,” kata Usaha.

Sudah Disepakati

Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi dalam SK Gubsu Nomor 188.44/575/KPTS/2017 menetapkan UMP Sumatera Utara pada 2018 sebesar Rp 2,1 juta. Penetapan ini menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum kabupaten-kota pada 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

“Besaran UMP Sumut 2018 merupakan kesepakatan dari dewan pengupahan Sumut. Besaran upah terendah hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai setahun,” kata Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Ilyas Sitorus kepada wartawan di kantor gubernur pada Rabu (1/11).

Sementara bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, lanjutnya, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan peryaratan kerja yang berlaku di perusahaan. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2018 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

“Perusahaan yang mampu membayar upah di atas UMP 2018 dapat merundingkan secara bipartit, antara pekerja dan serikat pekerja serta pengusaha secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja,” ucapnya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Fransisco Bangun menambahkan, dibandingkan 2017 besaran UMP 2018 mengalami kenaikan 8,71 persen.
Dia mengatakan, proses penetapan UMP Sumut diawali dengan rapat Dewan Pengupahan Sumut yang menyepakati metode pengusulan upah minimun dengan menggunakan formula perumusan upah minimum yang diamanatkan dalam Pasal 44 angka (2) PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Selanjutnya merumuskan usulan UMP 2018 menggunakan komponen KHL yang melekat pada UMP Sumut 2017, data tingkat inflasi nasional year on year September 2016 sampai September 2017, dan data persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional Kwartal III dan IV 2016 serta Kwartal I dan II 2017.

“Sesuai yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja dalam Surat Nomor B,337/M/PHIJSK- UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto 2017,” kata dia.

Berdasarkan data yang ada, Dewan Pengupahan Sumut pada 24 Oktober 2017 melaksanakan rapat penghitungan usulan UMP 2018 dengan hasil sebesar Rp 2.132.188,68. Hasil kesepakatan ini diserahkan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan UMP Sumut 2018,” ucap Fransisco. OS-02

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here