Onlinesumut-MEDAN : Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan ke beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara. Berdasarkan data
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi, total akad per 6 November 2017 sebesar Rp 311,45 miliar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut,
Sumut baru punya 76 nasabah.

Meski masih masa percobaan dan akan diterapkan penuh pada 2018, program pembiayaan UMi diharapkan mampu menyerap debitor khususnya di Sumut.
Saat sosialisasi pembiayaan UMi dan Training of Trainers Sistem Informasi Kredit Program di Hotel Santika Dindra Medan pada Selasa (7/11),
diketahui pemerintah telah menganggarkan dana untuk pembiayaan UMi pada 2017 sebesar Rp1,5 triliun dan pada 2018 sebesar Rp 2,5 triliun.

Untuk itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Agus Tripriyono mengharapkan semua pemerintah daerah
(Pemda) berperan aktif memberikan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mengunggahnya ke dalam SIKP. Ini untuk memudahkan penyaluran
Kredit Usaha Kecil (KUR) maupun UMi.

“Dengan adanya data UMKM di SIKP, penyalur tidak perlu lagi mencari debitur secara mandiri. Cukup mengunduh data yang tersedia dan sistem
selanjutnya akan mengevaluasi apakah UMKM tersebut layak mendapatkan KUR atau tidak,” kata Agus, Rabu (8/11).

Selain KUR, lanjutnya, saat ini pemerintah tengah meluncurkan UMi yang tujuannya membantu para pengusahaa kecil yang tidak terjangkau melalui
pembiayaan KUR. Salah satunya karena terbentur persoalan aset atau agunan.

“Pembiayaan UMi bertujuan agar masyarakat terhindar dari jebakan renternir yang mematok bunga 10 persen perbulan, bahkan lebih. Pembiayaan
mengutamakan kecepatan dan kemudahan dengan bunga lebih rendah dari pembiayaan komersil,” ujar Agus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut Bakhtaruddin menyampaikan, pemerintah membentuk dua skema kredit untuk
pemberdayaan UMKM sebagai implementasi meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.

KUR dan UMi merupakan usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang saat ini tercatat sebesar 10,64 persen berdasarkan data BPS
pada Maret 2017. Segmen dari kedua kredit tersebut adalah UMKM yang merupakan porsi terbesar dari usaha di Indonesia.

“Melalui pemberian akses kredit, diharapkan investasi dan modal kerja UMKM dapat meningkat sehingga tercipta lapangan-lapangan kerja baru yang
menekan tingkat pengangguran terbuka,” kata Bakhtaruddin.

Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah Sochif Winarno mengatakan, sampai 6 November 2017 jumlah akad KUR
seluruh Indonesia mencapai Rp 41,76 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1,86 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah debitur KUR di Sumut
sebanyak 55.365 orang dengan nilai akad sebesar Rp 1,693 triliun.

Untuk memastikan KUR dan UMi mencapai sasarannya, diperlukan informasi yang simetris antara stakeholder termasuk perbankan dan pemerintah
daerah. Menyadari hal tersebut, pihaknya mengembangkan SIKP yang menjadi data center kredit program di Indonesia. Melalui sistem ini, pemda dapat
mengajukan UMKM untuk dianalisis kelayakannya oleh perbankan agar memperoleh KUR.

“Pemerintah menyadari KUR tidak dapat menjangkau setiap lapisan UMKM. Bisa dilihat pada 2016, 44,14 juta UMKM atau 71,4 persen dari total UMKM di
Indonesia belum mendapatkan KUR atau fasilitas pembiayaan perbankan lainnya. Permasalahan kolateral menjadi hambatan penyaluran KUR hingga ke
masyarakat bawah,” ucap Winarno.

“Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah membuat skema pembiayaan UMi. Segmennya memberikan kredit dengan plafon setinggi-tingginya Rp 10 juta,”
sambungnya.

Kredit bersumber dari APBN dan dikoordinasikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB). Skema pembiayaan UMi mewajibkan LKBB memberikan pendampingan kepada debitur. Setiap pengusaha mendapat pendampingan
terkait langkah-langkah untuk mengatasi gap informasi tentang peningkatan kapasitas ekonomi, akses pasar dan teknologi informasi.

Saat ini telah terdapat kredit UMi yang telah disalurkan melalui produk kreasi UMi dari Pegadaian, Mekaar dari PNM serta produk-produk pembiayaan
dari lembaga linkage seperti Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), Koperasi Abdi Kerta Rahardja (AKR), Koperasi Syariah BMT Sidogiri, Koperasi Syariah BMT
Bina Ummat Sejahtera (BUS), dan lain-lain. OS-02

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here