Onlinesumut-MEDAN : Yayasan Pusaka Indonesia mengapresiasi Satuan Pamong Praja Kota Medan yang akan mengimplementasikan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Terutama dalam upaya penegakan hukumnya, kata Koordinator Advokasi Pengendalian Tembakau YPI, Elisabeth, usai rapat koordinasi membahas rencana penegakan Perda KTR Kota Medan di kantor wali kota Medan pada Kamis (12/10).

Menurutnya, keberadaan Perda KTR Kota Medan belum diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan kesadaran dan melindungi masyarakat dari bahaya rokok, serta memberi ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Perempuan yang biasa dipanggil Eli ini berharap, peran Satpol PP Kota Medan lebih optimal lagi.

“Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuh KTR dan penegakan hukumnya.

Ini amanah dari Perda KTR Kota Medan. Satpol PP harus intensif mengimplementasi perda tersebut, masalah pendanaan sudah tertuang dalam APBD Kota Medan,” kata Eli.

Kepala Satpol PP Medan M Sofyan mengatakan, tahun depan pihaknya akan melakukan tindakan dalam penegakkan hukum bagi pelanggar KTR.

“Kami akan melakukan razia dan peradilan bagi pelanggar terutama di instansi pemerintah, plaza dan gedung DPRD,” ungkapnya.

Menurutnya penegakkan Perda KTR harus dimulai dari sendiri. Untuk regulasi, penegakan hukumya akan dibuat tim penegakan hukum melalui peraturan wali kota (Perwal) Kota Medan.

“Kami akan berupaya menegakan Perda KTR secara konsisten,” ucap Sofyan.

Dia meminta institusi penegak hukum seperti Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Polrestabes Medan, Kodim dan istansi terkait lainnya untuk membantu dan berkontribusi dalam penegakan hukum KTR Kota Medan.

Hal senada juga disampaikan Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan, Masrita. Dia mengatakan, selama ini pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi Perda KTR di tujuh kawasan KTR di Kota Medan, termasuk melakukan teguran kepada para pelanggar. Sanksi yang biasa mereka jatuhkan adalah sanksi administratif dan denda.

Sanksi administratif mulai dari teguran dan peringatan kepada pengelola kawasan atau lembaga, kegiatan usaha dan setiap orang yang melanggar perda. Sanksi pidana, kata Masrita, masih merupakan sanksi denda melalui sidang tipiring.

“Kita intens melakukan sosialisasi, rutin melakukan sidak ke tempat-tempat yang yang diduga terjadi pelanggaran KTR, terutama hasil pengaduan dari masyarakat,” kata Masrita. OS-02

 

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here