Onlinesumut-MEDAN : Masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada register 40 yang berada di Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara, menilai status hukum hutan seluas 178.000 hektare itu masih kontroversi. Cukup lama warga yang mayoritas buruh perkebunan sawit di sana bertanya-tanya tentang nasib mereka, apalagi pasca meninggalnya DL Sitorus.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH RMP), menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dalam surat bernomor : 036/SU/LBHRMP/2017 tanggal 27 September 2017, mereka menanyakan kepastian hukum tetap atas register 40, apakah masuk kawasan hutan lindung atau tidak.

“Sampai hari ini masih simpang siur. Kami minta Ibu Menteri terbuka dan jujur, jelaskan apakah register 40 sudah dikukuhkan menjadi kawasan hutan negara atau hanya sebatas penunjukan. Supaya masyarakat yang hidup di sana bisa tidur nyenyak, tidak terus cemas dan takut,” kata Ketua Umum LBH RMP Ricky Sitorus, Jumat (29/9).

Dari informasi dan data yang mereka dapati, Ricky bilang, pada 1978 pernah ada aktivitas tata batas yang tidak mencapai temu gelang. Pihaknya lalu menyimpulkan bahwa register 40 bukan kawasan hutan negara. Untuk lebih memastikan keyakinannya, Ricky menyurati Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan namun tidak ada jawaban.

“Kemarin sore, dari Jakarta kami mendatangi langsung kantor BPKH. Tapi kami tidak bertemu kepala balai, rapat katanya. Padahal sesuai aturan, mereka adalah instansi yang berwenang sebagai panitia tata batas kawasan hutan di Sumut,” ucapnya.

Pihaknya kemudian bertemu dengan Kepala Seksi Pengelola Kawasan Hutan, Akbar Sukmana. Akbar mengatakan akan menindaklanjuti surat yang disampaikan LBH RMP. Dia menyebutkan, status register 40 sedang dalam proses pengukuhan. Proses ini akibat kompleksitas masalah di dalamnya.

“Dengan banyaknya data dan informasi yang kita telaah, rangkumannya akan disampaikan sebagai informasi sesuai dengan substansinya,” kata Akbar.

Pernyataan Akbar membuat Ricky meminta Kementerian LHK agar menahan diri dan menghentikan semua aktivitas-aktivitas menyidikan.

“Jangan menangkap masyarakat karena di sana bukan kawasan hutan, itu tanah masyarakat. Jangan rampas hak masyarakat dengan mengatakan tanah mereka kawasan hutan,” tegas dia.

Dijelaskannya, ada tiga putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan register 40 Padanglawas tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. Malahan, saat anggota DPRD Sumut Fraksi PDI-P Sutrisno Pangaribuan mengunjungi lokasi, dia menemukan ada 29 perusahaan perkebunan sawit di sana, salah satunya adalah BUMN.

“Kehadiran negara dalam bentuk BUMN dan 29 perusahaan di sana mengindikasikan adanya diskriminasi hukum. Status hukum register 40 semakin tidak jelas. Untuk itu, sekali lagi kami minta pemerintah jangan merampas hak masyarakat yang sudah sejahtera dengan keadaan alamnya di sana!” ucap Ricky.

Kecewa

Kekecewaan tak bisa ditutupi dari wajah Ricky. Kedatangan dirinya bersama puluhan warga Padanglawas ke kantor Dinas Kehutanan Sumut hanya disambut Kepala Seksi Pengusahaan Hutan Alam Dinas Kehutanan Sumut, Suarso. Menurutnya, Suarso tidak berkompenten menjelaskan soal status dan kepastian hukum atas tata batas register 40.

“Kami ingin berjumpa dengan kepala dinas atau kepala bidang, tapi semuanya tidak berada di tempat. Kita hanya diterima kepala seksi, hasil diskusinya sangat tidak memuaskan. Risau saya, birokrasi di Sumut sangat amburadul,” katanya.

Dia menilai Dinas Kehutanan Sumut tidak melakukan reformasi birokrasi, kepala dinas yang dihubunginya via ponsel juga tidak memberikan penjelasan yang baik. Dirinya lalu berharap agar Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan permasalah rakyat yang terancam kehidupannya, sesuai nawacitanya. Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan, dia mengaku akan menempuh jalur hukum.

“Kita akan tempuh jalur hukum, kita akan melakukan gugatan. Kami minta Pemprov Sumut, Pemkab dan DPRD Padanglawas membuka dan memberikan keterangan untuk menghilangkan kebohongan-kebohongan yang ada,” tandasnya.

Ompu Solenggam Harahap (60), salah satu warga Desa Tanjungbotung, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padanglawas mengatakan, dirinya bersama masyarakat lain akan berjuang mencari keadilan dan kepastian hukum atas tanah milikinya di register 40. Baginya, kepemilikan tanahnya seluas dua hektare lebih sah berdasarkan sertifikat BPN, NPWP dan pajak yang dibayarkannya rutin.

“Setiap tahun saya membayar pajak, ini bukti tanah saya legal dan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. Tanah

itu saya kelola sejak puluhan tahun lalu. Permasalah ini membuat saya, keluarga saya dan masyarakat lain terancam,” ucap Solenggam emosi.

“Ini tanah untuk anak dan cucu saya. Kalau tidak ada ini, mau makan apa kami nanti? Kami minta keadilan dan kepastian hukum!” teriaknya lagi.

Kepala Seksi Pengusahaan Hutan Alam Dinas Kehutanan Sumut, Suarso, mengatakan kalau kawasan register 40 sebagian sudah dilakukan tata batas. Penetapan peta batas hutan di Sumut oleh Menteri LHK menjadi? pendoman dan acuan kerjanya.

“Dalam peta batas, sudah ada tata batas atau belum, itu ada ketentuannya. Untuk register 40, sebagian sudah ada tata batas dan sebagian lagi dalam proses. Soal masuk hutan lindung atau tidak, bukan kapasitas saya memberikan keterangan. Kalau sudah ditanami sawit tapi ternyata masuk dalam kawasan, bisa ditentukan dengan ketentuan menteri,” kata Suarso.¬†OS-03

ID:2633 Responsif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here